Utama

Pengadilan Tinggi Perkuat Kemenangan Konsumen

Klausula baku pengalihan tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat delay atau keterlambatan pengangkutan batal demi hukum.
Mys/M-4

Pemerintah Daerah 'Abaikan' Peraturan Bersama 4 Menteri

Penetapan upah minimum 2009 di beberapa provinsi melebihi pertumbuhan ekonomi seperti disyaratkan SKB 4 Menteri. Meski demikian, kenaikan upah itu masih dibawah survei kebutuhan hidup layak.
IHW

Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Jadi Wewenang Pengadilan Agama

Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan.
Mys

Siapa Setelah Bagir?

Untuk (jabatan) ini, saya nggak mau mencalonkan diri. Tapi terserah kalau saya dicalonkan oleh rekan-rekan hakim agung yang lain, ujar hakim agung Paulus Effendi Lotulung.
Ali/IHW

Lakukan Diskriminasi, Status Badan Hukum Perseroan Bisa Dicabut

Makna korporasi bisa disalahtafsirkan sebagai perusahaan swasta semata. Padahal, lembaga pemerintah pun sangat mungkin melakukan praktik diskriminasi.
Mys/Sut

Aulia Pohan Akhirnya Jadi ‘Besan' KPK

SBY berjanji tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang akan berjalan. Intervensi hanya akan merusak semangat pemberantasan korupsi yang telah dibangun.
Rzk/CRF

Australia Tawarkan Kemudahan Ekstradisi Terpidana Kasus BLBI

Pemerintah Australia menunggu surat permohonan ekstradisi dari Indonesia untuk pulangkan terpidana penjara seumur hidup kasus BLBI, Adrian Kiki Ariawan. Depkumham mengaku surat permohonan ekstradisi masih dalam proses.
Nov

Dewan Kehormatan Peradi Tak Berwenang Lagi Adili Todung

Dewan Kehormatan Peradi tidak menerima aduan Sugar Group Companies atas dugaan pelanggaran kode etik advokat oleh Todung Mulya Lubis. Alasannya, Todung bukan anggota Peradi lagi.
IHW

Dipecat Lantaran Mempertanyakan Kenaikan Upah

Upah selama proses PHK tidak pernah dibayar. Perusahaan beralasan tindakan pekerja telah meresahkan suasana kerja di perusahaan.
IHW

Krisis Keuangan Sulit Dijadikan Dalih Force Majeur

Kebijakan Pemerintah mengeluarkan Perppu memperkuat alasan keadaan kahar. Tetapi pakar menilai lebih tepat dipakai alasan hardship.
CRU/M-5