Ketentuan Pengumuman Pengambilalihan Saham melalui Surat Kabar

PERTANYAAN

Sehubungan dengan rencana pengambilalihan saham dengan cara penjualan seluruh saham milik para pemegang saham perseroan, umumnya jika yang membeli/mengambil alih adalah perseroan, maka dilakukan pengumuman di media massa (koran) untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Pertanyaannya, bagaimana jika yang mengambil alih/pembeli merupakan perorangan, apakah tetap harus dilaksanakan pengumuman di media massa (koran)?

INTISARI JAWABAN

Pengambilalihan saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

Dalam hal Direksi Perseroan akan melakukan pengambilalihan, ia wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu tertentu.

Lantas, jika yang mengambil alih/membeli saham merupakan perseorangan, apakah pengambilalihan saham wajib diumumkan dalam surat kabar?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami mengacu pada UU PT yang diperbaharui oleh UU Cipta Kerja. Perseroan Terbatas (“PT”) atau perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.[1]

Adapun definisi dari pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.[2]

Lalu, berkaitan dengan pengumuman di media massa (koran) yang Anda maksud dikenal dengan istilah surat kabar, yaitu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.[3]

Pengumuman Pengambilalihan Saham melalui Surat Kabar

Berdasarkan pertanyaan Anda, terdapat rencana pengambilalihan saham dengan cara menjual seluruh saham milik para pemegang saham perseroan. Pada pengambilalihan saham tersebut, yang membeli/mengambil alih saham adalah perseroan, sehingga dilakukan pengumuman di media massa.

Pada dasarnya, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU PT yang berbunyi:

Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Lantas, jika yang mengambil alih/membeli saham merupakan perseorangan, apakah pengambilalihan saham wajib diumumkan dalam surat kabar?

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa menurut Pasal 125 ayat (1) UU PT, pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. Pengambilalihan tersebut dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2) UU PT.

Sepanjang penelusuran kami, peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewajiban mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan saham dalam surat kabar jika pembeli saham adalah perseorangan. Walau demikian, menurut hemat kami dalam pengambilalihan saham terdapat perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetoran saham.[4]

Berkaitan dengan penyetoran saham, menurut Pasal 34 ayat (1) UU PT dan Penjelasannya, penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh perseroan. Kemudian, penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) memutuskan penyetoran saham tersebut.[5]

Walaupun tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur kewajiban mengumumkan pengambilalihan saham dalam surat kabar jika pembeli saham adalah perseorangan, namun, terdapat maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam surat kabar, yaitu agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor.[6]

Kemudian, kewajiban mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan saham dalam surat kabar juga dipertegas dalam Pasal 127 ayat (8) UU PT sebagai berikut:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, meskipun yang mengambil alih/membeli saham adalah perseorangan, menurut hemat kami Direksi Perseroan tetap wajib mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan saham dalam surat kabar, supaya diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham.

Dinamisnya perkembangan regulasi seringkali menjadi tantangan Anda dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan. Selalu perbarui kewajiban hukum terkini dengan platform pemantauan kepatuhan hukum dari Hukumonline yang berbasis Artificial Intelligence, Regulatory Compliance System (RCS). Klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

[1] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

[2] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 11 UU PT

[3] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 14 UU PT

[4] Pasal 12 ayat (1) UU PT

[5] Pasal 34 ayat (3) UU PT

[6] Penjelasan Pasal 34 ayat (3) UU PT