Dalam UU Cipta Kerja 2023, disebutkan bahwa pemerintah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Mohon dijelaskan mengenai mekanisme bagaimana UMKM bisa mendapatkan pembiayaan tersebut dan jenis-jenisnya apa saja. Terima kasih.
DAFTAR ISI
INTISARI JAWABAN
Benar bahwa dalam UU Cipta Kerja yang menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, mengatur kemudahan pembiayaan UMKM dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil.
Lantas, apa saja jenis pembiayaan UMKM yang diberikan atau difasilitasi oleh pemerintah?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Kriteria UMKM
Sebelum menjawab pertanyaan Anda mengenai pembiayaan yang didapatkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (“UMKM”), perlu diketahui terlebih dahulu usaha yang tergolong UMKM berdasarkan PP 7/2021 sebagai berikut:[1]
Paling banyak Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Paling banyak Rp2 miliar.
Usaha kecil
Lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Lebih dari Rp2 miliar sampai dengan paling banyak Rp15 miliar.
Usaha menengah
Lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Lebih dari Rp15 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar.
Bentuk Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil dari Pemerintah
Benar bahwa dalam UU Cipta Kerja yang menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, mengatur mengenai kemudahan pembiayaan UMKM dari pemerintah. Pasal 87 angka 3 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 21 ayat (1) UU 20/2008 menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil.[2]
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Di samping itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.[3]
Lebih lanjut, pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur di dalam Pasal 128 ayat (1) PP 7/2021 yang berbunyi:
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman, atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dari ketentuan di atas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil. Namun, dari bunyi pasal tersebut tidak disebutkan usaha menengah. Dengan demikian, penyediaan pembiayaan yang murah dan mudah hanyalah diperuntukkan untuk usaha yang masuk dalam kategori atau kriteria usaha mikro dan usaha kecil.
Adapun, pembiayaan murah kepada usaha mikro dan kecil ini diberikan dengan pemberian subsidi yang besarnya berdasarkan selisih antara bunga/margin pasar dengan tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pusat.[4]
Sementara itu, pinjaman atau pembiayaan yang mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil diberikan dalam bentuk paling sedikit:[5]
kegiatan usaha mikro dan usaha kecil dapat dijadikan keringanan jaminan;
keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, skoring, atau analisa digital;
angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.
Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang juga menyediakan hibah dan/atau bantuan, dalam bentuk paling sedikit:[6]
modal bagi usaha mikro dan usaha kecil pemula (start-up) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi;
modal kepada koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan
menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
Adapun yang dimaksud dengan hibah adalah bantuan dalam bentuk modal yang bersifat tidak mengikat dan tidak terus menerus.[7]
Mengenai pertanyaan Anda tentang mekanisme usaha mikro dan kecil mendapatkan pembiayaan, jika berbentuk subsidi, Anda dapat membaca lebih jauh dalam Subsidi Bunga/Subsidi Margin bagi UMKM Program PEN.
Jika berkaitan dengan program hibah, Anda dapat mengaksesnya dalam Hibah Bantuan Modal Kemenkop UKM. Sedangkan, jika UMKM memerlukan pinjaman, terdapat program kredit usaha rakyat (“KUR”) yang diberikan dari berbagai lembaga keuangan seperti bank, koperasi, maupun KUR syariah. Selengkapnya dapat Anda akses dalam FAQ Kredit Usaha Rakyat.
Pembiayaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum
Di samping pembiayaan yang murah dan mudah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemerintah dapat memberikan bantuan kepada usaha mikro dan usaha kecil yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain seperti advokat,[8] meliputi konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau pendampingan di pengadilan.[9]
Bantuan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro kecil (“PUMK”) yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum tersebut diberikan dalam lingkup perkara perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Permenkop UKM 3/2021 meliputi:[10]
perjanjian/kontrak;
perkreditan;
utang/piutang;
ketenagakerjaan;
hak kekayaan intelektual; dan
perpajakan.
Adapun syarat untuk mendapatkan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum tersebut adalah sebagai berikut:[11]
PUMK mengajukan permohonan secara tertulis berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi kepada deputi penanggung jawab program;
permohonan tersebut dilengkapi dengan salinan nomor induk berusaha (“NIB”) dan dokumen yang berkaitan dengan perkara;
deputi penanggung jawab program melakukan identifikasi dan seleksi terhadap permohonan PUMK sesuai lingkup permasalahan hukum dalam Pasal 8;
terhadap permohonan PUMK tersebut, deputi penanggung jawab program menetapkan pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan hukum PUMK yang dibuktikan dengan laporan atau dokumen hasil bantuan dan pendampingan hukum bagi PUMK;
atas dasar bukti pelaporan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud di atas, deputi penanggung jawab program memproses pencairan bantuan pembiayaan bagi PUMK; dan
pencairan bantuan pembiayaan bagi PUMK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlu diketahui, bahwa terdapat ketentuan legalitas usaha berupa NIB misalnya ketika usaha mikro akan mendapatkan hibah bantuan modal dan pembiayaan bantuan hukum. Artinya, bagi pelaku usaha UMKM penting untuk mendapatkan legalitas usaha untuk memudahkan mengakses berbagai kemudahan. Selengkapnya mengenai cara mendapatkan legalitas usaha atau izin dapat diakses dalam artikel Cara Daftar Izin UMKM Secara Online.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
