Bagaimana cara kerja dan pengaturannya? Klik penjelasannya pada tautan di atas!
PNS, seperti Direktur Jenderal boleh saja menjadi pemegang saham, direksi ataupun komisaris di perusahaan. Meskipun demikian, PNS harus tetap memegang teguh etika, yaitu izin dari atasan tetap diperlukan guna mengantisipasi konflik kepentingan dan dengan cara memilih bidang usaha yang tidak terkait dengan pekerjaannya serta sesuai asas kepatutan, yaitu tidak mengganggu jam kerja.
Lalu, kepada siapa Direktur Jenderal memohon izin jika akan menjadi pemegang saham, direksi, atau komisaris? Baca di sini!
Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.