Menurutnya, situasi ini dapat menjadi preseden buruk bagi tata kelola pertambangan jika terus berlarut. Untuk mengatasi keadaan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 742/30.01/DJB/2020 terkait Hal Penundaan Penerbitan Perizinan Baru di Bidang Pertambangan Minerba. Pokok surat tersebut menyatakan Gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan baru bidang pertambangan mineral dan batubara dalam jangka waktu 6 bulan sejak diundangkannya UU 3/2020 atau sampai dengan terbitnya Peraturan Pelaksanaannya.
Kementerian ESDM juga mengeluarkan surat melalui SE Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 809/30.01/DJB/2020, yang pokoknya menyebutkan Gubernur sesuai dengan kewenanganya tetap dapat memproses penerbitan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara selain perizinan baru dengan jangka waktu 6 bulan bulan sejak diundangkannya UU 3/2020 atau sampai dengan terbitnya Peraturan Pelaksanaannya.
Suyanto mengungkapkan, setelah surat edaran nomor 809/30.01/DJB/2020 ini diterbitkan yang intinya Gubernur sesuai kewenangannya tetap dapat memproses perizinan. Namun, pemerintah menerbitkan kembali surat edaran ketiga melalui SE Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 1481/30.01/DJB/2020 terhitung sejak tanggal 11 Desember 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat.
Perizinan tersebut meliputi pelayanan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang peizinan di bidang pertambangan minerba, pelaksanaan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan WIUP batubara, pemberian WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan WIUP Batuan, pemberian persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan, pemberian persetujuan pengalihan saham pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), kewenangan lainnya yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya serta UU lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah provinsi di bidang pertambangan mineral dan batubara.
“Adanya berbagai surat edaran tersebut membuat kegiatan usaha pertambangan di daerah semakin mengalami ketidakpastian. Surat yang pertama mengatur terkait penundaan penerbitan perizinan baru. Surat kedua mengatur terkait dengan penerbitan perizinan oleh Gubernur sesuai dengan kewenanganya tetap dapat memproses penerbitan perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara. Surat yang ketiga justru kembali menarik kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat” tegas Suyanto.
Suyanto mendorong agar pemerintah segera mengesahkan aturan pelaksana UU 3/2020 agar kegiatan usaha pertambangan memiliki kepastian hukum. Selain itu, tentu dengan adanya aturan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diharapkan dapat kembali memperbaiki iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minerba Ridwan Djamaluddin menyampaikan kehadiran UU 3/2020 menjadi kinerja paling baik yang dicapai oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) di tahun 2020. "Selama perjalanan pengelolaan minerba secara nasional, landasan hukum paling penting yang kita capai, kinerja yang paling baik adalah bahwa kita sekarang memiliki UU Nomor 3 Tahun 2020, yang diberlakukan sejak 10 Juni 2020. UU ini sebuah kemajuan, sangat penting dalam meningkatkan tata kelola pengelolaan minerba," ujar Direktur Jenderal Minerba Ridwan Djamaluddin pada Konferensi Pers Virtual Capaian Kinerja 2020, Rencana Kerja 2021, dan Isu Strategis Subsektor Minerba, Januari lalu.
Saat itu, Ridwan mengatakan ada empat aspek penting dari UU terbaru yang mengatur subsektor minerba ini. Yang pertama adalah memperbaiki tata kelola pertambangan, kedua adalah keberpihakan pada kepentingan nasional, ketiga adalah berwawasan lingkungan, serta yang terakhir adalah memberi kepastian hukum dan memudahkan orang berinvestasi.
Dia menjelaskan pemerintah tengah dalam proses menyusun tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 3 Tahun 2020, yaitu yang pertama RPP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, yang kedua RPP tentang Wilayah Pertambangan, dan ketiga RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang dalam Penyelenggaranaan Pengelolaan Usaha Pertambangan. Selain itu, sedang disusun pula Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Minerba kepada Pemerintah Daerah Provinsi.