Kedua, usul perubahan Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 sehingga berbunyi:
"(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah sepanjang menyangkut pelaksanaan haluan negara dalam program tahunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.
(3) Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sesuai kewenangan masing-masing dapat menolak rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh Presiden.
(4) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sesuai kewenangan masing-masing, tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu."
Selanjutnya, Pimpinan DPD menugaskan Kelompok DPD di MPR menindaklanjuti hal ini dan menghimbau kepada seluruh Anggota DPD RI untuk segera menyatakan dukungannya melalui penandatanganan dukungan usul Perubahan ke-5 UUD NRI Tahun 1945 secara terbatas, sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna Penutupan Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021.
Seperti diketahui, MPR sendiri sejak tahun 2019 lalu, sudah mengagendakan amandemen kelima UUD Tahun 1945. Terakhir, pada 11 Mei 2021 lalu, sejumlah anggota MPR menegaskan amandemen UUD Tahun 1945 dilakukan terbatas terutama pada Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan penataan kewenangan MPR, DPR, dan DPD. Tapi, belakangan muncul wacana presiden 3 periode dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 dengan alasan keadaan darurat melalui “pintu” amandemen UUD Tahun 1945 ini. (ANT)