Namun, Erick belum membeberkan berapa kerugian negara akibat dugaan korupsi ini. Meskipun begitu, dia bertekad tidak hanya membersihkan Garuda Indonesia saja. Kementerian BUMN tidak menutup kemungkinan, melaporkan sejumlah perusahaan BUMN lainnya yang memang terindikasi ada dugaan korupsi. "Kita sinkronisasi data tidak hanya untuk kasus Garuda, banyak juga hal-hal yang lain yang kita dorong ke jaksa di kasus BUMN."
"Sudah saatnya oknum-oknum di BUMN harus dibersihkan. Tujuan kita menyehatkan BUMN," jelas Erick.
Menteri BUMN itu mengatakan, program bersih-bersih BUMN ini bukan sekadar penangkapan atau penegakan hukum bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab. Tetapi, juga bertujuan untuk memperbaiki adminsitrasi BUMN secara menyeluruh. "Ini bukan sekdara penangkapan atau menghukum oknum-oknum yang ada."
"Ini perbaikan admisitrasi secara menyeluruh di Kementerian BUMN sesuai program tranformasi bersih-bersih BUMN," katanya.
"Tentu dari laporan yang sudah menjadi penyelidikan. Kami melengkapi apalagi kami menambahkan data dari BPKP. Hari ini ATR 72-600 yang sedang diselidiki. Apakah ada pengembangan dengan proses pengadan pesawat lain? Dimungkinkan," tambahnya.
Di lain pihak, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebutkan pihaknya memang tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembelian pesawat di PT Garuda Indonesia. Setelah mendapat laporan dari Erick, kasus tersebut akan didalami lebih lanjut.
"Yang kedua adalah laporan garuda untuk pembelian ATR 72600 dan juga ini adalah utamanya dalam rangka kami mendukung kementerian BUMN dalam rangka bersih-bersih," kata Burhanuddin kepada wartawan.
Dia menyebutkan, pembahasan dengan Menteri Erick Thohir dilakukan sebagai bentuk dukungan aparat penegak hukum untuk membuat BUMN menjadi lebih bersih dan baik.