Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung (CPNS MA) Tahun 2021 tengah berproses. Saat ini masuk tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40 persen menggunakan Computer Assisted Test (CAT) (tahap II). Mengacu Pengumuman No.01/Pansel-CPNS/MA/VI/2021 tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, seleksi ini untuk mengisi formasi jabatan di MA dan 4 lingkungan badan peradilan yang berada di bawahnya.
Berdasarkan Keputusan Menteri PAN-RB No.723 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2021, dialokasikan sebanyak 3.337 formasi jabatan. Ada 4 jabatan yang dibutuhkan dalam seleksi CPNS MA Tahun 2021 ini. Salah satunya, Jabatan Analis Perkara Peradilan (calon hakim) sebanyak 1.540 formasi dengan kualifikasi pendidikan sarjana hukum.
Jabatan Analis Perkara Peradilan ini dialokasikan untuk mengikuti pendidikan calon hakim. Nantinya, bagi yang tidak lulus pendidikan calon hakim, yang bersangkutan tetap dalam Jabatan Analis Perkara Peradilan. Hal ini sedikit berbeda dengan rekrutmen CPNS MA Tahun 2017 yang menyebutkan spesifik formasi calon hakim.
Dalam CPNS MA tahun 2021 ini, tahapan seleksi menjadi Analis Perkara Peradilan (calon hakim) meliputi Seleksi Administrasi; Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40 persen menggunakan Computer Assisted Test (CAT); Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60 persen. Lokasi pelaksanaan tahapan SKD berada di 35 wilayah. Lokasi pelaksanaan tahapan SKB akan diberitahukan lebih lanjut dengan pengumuman tersendiri melalui laman www.mahkamahagung.go.id dan cpns.mahkamahagung.go.id.
Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi mengatakan seleksi calon hakim saat ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, MA membutuhkan formasi jabatan Analis Perkara Peradilan. Setelah lulus CPNS MA, kemudian diangkat menjadi PNS sebagai Analis Perkara Peradilan. Setelah berstatus PNS harus mengikuti pendidikan calon hakim. Setelah lulus pendidikan calon hakim akan diusulkan untuk diangkat menjadi hakim. Namun bila tidak lulus akan tetap menjadi PNS sebagai Analis Perkara Peradilan (tidak jadi hakim).
“Nantinya para peserta Analis Perkara Peradilan yang lulus CPNS MA 2021 harus mengkuti pendidikan calon hakim. Bila lulus pendidikan calon hakim akan diangkat menjadi hakim. Tapi, calon hakim yang tidak lulus akan tetap menjadi analis perkara peradilan,” kata Sobandi saat dihubungi Hukumonline, Senin (27/9/2021).
Sobandi menjelaskan aturan ini diatur Perma No.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan MA No.2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim. Pasal 2 Perma ini menyebut seleksi calon hakim 2021 berasal dari Analis Perkara Peradilan yang telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari penetapan kebutuhan CPNS Tahun 2021 dan memenuhi kualifikasi sebagai calon hakim di lingkungan MA.
“Pengadaan hakim ini dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” ujarnya. (Baca Juga: Rekrutmen CPNS MA 2021: Dibutuhkan 1.540 Formasi Calon Hakim)
Ia menjelaskan tahapan pengadaan hakim saat ini meliputi: perencanaan, pengumuman pengadaan hakim, pelamaran, pelaksanaan seleksi, pengumuman hasil seleksi, pendidikan calon hakim, dan pengangkatan sebagai hakim. “Nantinya, Ketua MA mengusulkan calon hakim yang telah lulus pendidikan calon hakim kepada presiden untuk diangkat menjadi hakim,” kata dia menerangkan.
Sobandi mengatakan dari data pengumuman panitia pelaksana seleksi No. 03/Pansel/CPNS/MA/VII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi dan Masa Sanggah Seleksi Administrasi Seleksi CPNS MA, jumlah pelamar Analis Perkara Peradilan sebanyak 17.774 peserta dan yang lolos seleksi akhir administrasi yang memenuhi syarat sebanyak 16.627 peserta dan tidak memenuhi syarat 1.147 peserta.
“Peserta yang lulus seleksi administrasi ini mengikuti tahapan pelaksanaan seleksi kompentesi dasar (SKD),” ujarnya.
Sobandi menambahkan pelaksanaan SKD sudah berlangsung sejak 14 September 2021 hingga 18 Oktober 2021 yang dilaksanakan di beberapa wilayah seluruh Indonesia. Untuk yang terakhir seleksi SKD CPNS Reguler pada 18 Oktober 2021. Yang belum melaksanakan SKD dan dijadwalkan ulang adalah peserta CPNS dari luar negeri dan penjadwalan ulang peserta CPNS yang terkena Covid-19.
“Setelah seleksi SKD selesai akan dilaksanakan tahapan seleksi SKB sebelum akhirnya dinyatakan lulus menjadi CPNS MA untuk Analis Perkara Peradilan dan dapat mengikuti pendidikan calon hakim,” katanya.