Memasuki masa akhir kepengurusan periode 2018-2021, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) memperbarui Standar Profesi sebagai acuan para anggotanya dalam memberi layanan jasa serta pendapat hukum. Pembaruan Standar Profesi tersebut diharapkan agar para konsultan hukum pasar modal dapat mengikuti dinamika industri yang terus mengalami perkembangan.
Ketua Dewan Standar HKHPM, Bono Daru Adji menyampaikan terdapat perubahan Standar Profesi ini merupakan hasil yang diperoleh setelah mendapat berbagai pertanyaan serta saran dari para anggota dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Berbagai ketentuan yang jadi perhatian dalam Standar Profesi ini mengenai uji tuntas terhadap aset material dan nonmaterial, urgensi verifikasi perizinan kepada instansi penerbit, format laporan kegiatan anggota HKHPM kepada OJK.
“Merespons pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari anggota dalam kurun waktu 2018-2019, telah dikeluarkan dua sampai tiga produk penjelasan Standar Profesi dalam bentuk surat edaran yang masing-masing menjelaskan posisi benturan kepentingan, pelaksanaan uji tuntas dan obligasi daerah,” jelas Bono dalam webinar RAT Tahun 2021 & Webinar HKHPM - Sosialisasi Perubahan I Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal 2018 Tahun 2021, Kamis (25/11).
Perubahan tersebut telah melalui kajian dan pembahasan rutin yang kemudian disahkan pada 10 November 2021. Dia berharap perubahan Standar Profesi tersebut dapat memberi kejelasan dalam memberi layanan jasa hukum, pelaksanaan uji tuntas dan pendapat hukum oleh anggota HKHPM.
Dia menyampaikan industri pasar modal mengalami perubahan pesat dipengaruhi berbagai faktor seperti kemunculan perusahaan rintisan atau startup yang siap mencatatkan saham di bursa. (Baca: Memahami POJK 3/2021 bagi Konsultan Hukum Pasar Modal)
Kondisi ini didukung penyempurnaan aturan OJK dan Bursa Efek Indonesia sedang menyiapkan paket aturan yang memungkinkan pendiri perusahaan startup memegang multiple voting rights.
Selain itu, terdapat juga rencana penyempurnaan peraturan pencatatan dengan memperluasnya sehingga tidak lagi semata diukur pada kemampuan emiten mendapatkan laba tapi juga dilihat dari tingkat pertumbuhan serta aset.
Selain itu, terdapat juga perubahan profil investor yang didominasi usia milenial sehingga meningkatkan gairah transaksi di bursa efek. Kemudian, penggunaan proses transaksi elektronik dalam penawaran umum semakin memperluas kesempatan masyarakat mendapatkan alokasi saham dalam IPO.
“Atas kondisi tersebut, kami yakin Standar Profesi yang digunakan saat ini setelah melalui proses perombakan dan penyempurnaan, akhirnya harus selalu menjadi sesuatu working progress mengingat pasar modal merupakan industri yang cepat sekali berkembang dan berubah,” jelas Bono.
Kemudian, dia juga menyampaikan terdapat asapek lain yang harus diperhatikan bagi anggota HKHPM mengenai general clearing members, fungsi custody, environment social government dan perdagangan karbon. Dia berharap OJK mengajak HKHPM berperan serta dalam proses rule making rule sehingga kami adaptif terhadap kebutuhan industri pasar modal tersebut.
Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A OJK, Luthfy Zain Fuady, mendukung langkah HKHPM memperbarui Standar Profesi ini. Dia berpesan pentingnya penetapan suatu norma hukum yang mengutamakan pihak yang berhak pendapat suatu perlindungan.
“Konteks ini, pandangan saya memang harus ada keberpihakan untuk menomorsatukan pada perlindungan yang ada dalam tanggung jawab kita. Ini lah yang ditonjolkan jika ada masalah hukum yang berbeda-beda, yang dinomorsatukan adalah perlindungan yang ada dalam tanggung jawab kita. Ini acuan bagi regulator untuk meng-create suatu regulasi. Ini jadi pertimbangan ketika adopsi, copy, ratifikasi kaidah hukum dari negara lain maka kaidah internasional pun juga ada ratifikasi, adopsi penuh atau sebagian atau menolaknya,” jelas Luthfy.