Dalam konteks ini, semua pejabat yang dilantik diwajibkan mengucapkan sumpah yang antara lain berisi larangan menerima sesuatu pemberian dari orang lain yang terkait dengan tugas-tugas mereka.
Meskipun hari ini ada tujuh pejabat yang dilantik, sampai saat ini masih ada sejumlah jabatan penting di KPK yang masih lowong. Tim penasehat, misalnya, masih menyisakan dua ‘kursi'. Sesuai amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, ada empat orang anggota tim penasehat KPK. Namun dalam seleksi bulan lalu, yang lolos hanya nama Hehamahua dan Suryohadi. Selain ‘kursi' tim penasehat, masih ada satu kursi deputi, empat orang direktur dan dua kepala biro.
Demikian harapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki yang disampaikan usai melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan KPK, Selasa (8/3) siang di kantor KPK Jalan Juanda Jakarta Pusat. Jangan sampai staf KPK menjadi perpanjangan tangan koruptor, ujarnya.
Ada tujuh orang pejabat baru yang dilantik, dua diantaranya penasehat KPK. Kedua penasehat yang lolos seleksi itu adalah Abdullah Hehamahua dan Suryohadi Djulianto. Mereka lolos setelah menyisihkan ratusan calon anggota tim penasehat. Pejabat lain yang turut dilantik adalah Direktur Penyelidikan pada Direktorat Pencegahan Iswan Helmi, Kabiro Perencanaan dan Keuangan Badaruddin, Kabag Perbendaharaan dan Akuntansi Nurhadi, Kepala Pelayanan Administrasi Rr. Suryowulan dan Hani Hidayati.
Oleh karena itu, dalam menyidik dan menangkap koruptor seluruh jajaran KPK tidak boleh berlaku diskriminatif. Dikatakan Ruki, koruptor kelas teri, kelas kakap hingga kelas paus harus disidik dengan profesionalisme. Upaya KPK memberantas korupsi semakin lama semakin luas dan kualitasnya meningkat. Yang harus dihadapi bukan saja pengungkapan kasus, tetapi juga upaya politisasi dan pembentukan opini publik. Front pertempuran melawan koruptor semakin luas, kata Ruki.
Namun tidak dijelaskan dalam kasus apa opini publik dan politisasi kasus itu terjadi. Yang pasti, kantor KPK sudah seringkali didemo. Ketika acara pelantikan berlangsung, kantor KPK di Jalan Veteran III justeru sedang didemo ratusan massa yang meminta biaya pendidikan gratis.
Pensiunan jenderal polisi ini mengingatkan jajarannya agar senantiasa meningkatkan etika, membangun sistem dan organisasi yang baik, serta mampu mengendalikan diri terhadap semua godaan. Dengan kalimat kiasan, Ruki menyebut bahwa KPK diberi amanah untuk menangkap orang-orang beracun. Oleh karena itu, orang-orang KPK harus anti racun, ujarnya.