Dalam keterangan terpisah Todung menyatakan tim telah siap menghadapi penetapan hasil pemilu 2024. Dia juga mengatakan tim yang maju ke MK nanti berasal dari kalangan advokat. “Siap 100 persen,” tegasnya menyatakan kesiapan tim hukum menghadapi penetapan hasil pemilu termasuk prosesnya ke MK.
Hakim konstitusi harus beri keadilan
Soal komposisi hakim MK yang menangani PHPU, Zaid mengamini putusan Mahkamah Kehormatan Majelis Konstitusi (MKMK) yang menjatuhkan sanksi kepada hakim konstitusi Anwar Usman antara lain tidak boleh ikut menangani perkara PHPU pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Masyarakat berharap 8 hakim konstitusi yang menangani perkara bisa memberi keadilan.
Soal status hakim konstitusi Arsul Sani yang berlatar belakang politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Zaid mengatakan hal itu perlu didalami lagi. Misalnya, yang bersangkutan tidak memeriksa perkara yang terkait dengan partai politiknya. Terakhir, dia mengungkap ada komunikasi yang dijalin, terutama pimpinan tim dengan kubu Ganjar-Mahfud terkait persoalan ini. Tapi dia tidak mengetahui detil substansi yang dibahas.