Kewajiban menyebarluaskan
Dosen HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Fitriani Ahlan Sjarif melanjutkan partisipasi publik dalam penyebaran materi rancangan kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pada semua tahapan diatur dalam Pasal 88 UU 12/2011, khususnya penyebarluasan RUU sejak penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Begitu pula penyebarluasan naskah rancangan Prolegnas ke publik diatur dalam Pasal 170-173 Perpres 87/2014. Selanjutnya, penyebarluasan naskah RUU diatur dalam Pasal 174-176 Perpres 87/2014. Sedangkan penyebarluasan UU diatur dalam Pasal 176-179 Perpres 87/2014. Dari sekian aturan yang ada, pengaturan teknis partisipasi publik tak diatur dalam aturan turunan tersebut. “Partisipasi masyarakat hanya diatur dalam Pasal 96 UU 12/2011,” ujarnya.
Sejak era reformasi 1999, terdapat 3 pedoman pembuatan UU yakni Keppres No.44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan dan Bentuk RUU, Raperda, dan Rancangan Keputusan Presiden. Kemudian UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan UU 12/2011 sebagaimana telah diperbaharui UU 15/2019.
Dia mengakui ada perkembangan yang lebih baik sistem hukum dan peraturan perundangan-undangan Indonesia. Dalam UU 10/2004 mulai dibuat pengaturan partisipasi masyarakat dalam pembuatan UU. Meskipun pengaturannya hanya pada Pasal 53 secara sederhana, setidaknya ada pengaturan partisipasi masyarakat menjadi bentuk yang lebih baik.
“Jadi UU 10/2004 menjadi dasar kita saat itu punya naskah akademik yang ada partisipasi masyarakat serta dan hierarki peraturan perundang-perundangan,” katanya.