“Lembaga negara menjadi penting dalam konsep bernegara yang bersifat abstrak. Negara baru menjadi sesuatu yang konkret kalau dilaksanakan oleh instrumen-instrumen utama yang dibangun dalam Konstitusi sebuah negara, digerakkan oleh alat-alat kelengkapan negara itu yang sering disebut lembaga negara,” ujar Hakim Konstitusi Saldi Isra saat menjadi keynote speaker dalam Webinar Kajian Buku Lembaga Negara karya Saldi Isra, Sabtu (3/4/2021) yang diselenggarakan Fakultas Hukum (FH) Universitas Krisnadwipayana.
Dalam konteks itu, para pengkaji atau penulis asing dan dalam negeri kalau mendefinisikan hukum tata negara selalu mengkaitkan dengan lembaga negara. “Hukum tata negara itu sebetulnya merupakan hukum yang mengatur bagaimana lembaga atau organ negara bekerja dalam fungsi-fungsi negara,” ucap Saldi seperti dilansir laman resmi MK.
Bagi Saldi, sangat fundamental kalau mendalami negara dioperasikan oleh alat-alat kelengkapan negara. “Kalau orang mau mengetahui sebuah negara, sebelum masuk soal-soal yang sangat detail, pertama harus membaca Konstitusi negara yang bersangkutan. Dari Konstitusi itu akan diketahui susunan bernegara, sebagai negara serikat atau negara kesatuan. Termasuk diketahui sistem pemerintahan dalam negara itu, menggunakan sistem parlementer, sistem presidensiil, atau mix dari sistem parlementer dan sistem presidensiil.”
Desain awal lembaga-lembaga negara secara minimal dalam dilihat pula dalam Konstitusi. Konstitusi Amerika Serikat misalnya, dengan jelas mencantumkan siapa pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di luar itu, di Amerika Serikat sudah banyak berkembang organ-organ negara. Berbeda dengan Perancis yang menggunakan menerapkan mix sistem pemerintahan parlementer dan sistem presidensiil.
Bagaimana dengan di Indonesia? Dalam Konstitusi kita pun tergambar bagaimana desain lembaga-lembaga negara itu sendiri,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas ini.
Saldi melanjutkan perkembangan Indonesia sudah menggunakan beberapa Konstitusi. Ada UUD 1945 yang didesain oleh para pendiri negara yang diberlakukan pada awal kemerdekaan. Kemudian digantikan dengan Konstitusi RIS 1949. Lalu, digantikan lagi dengan UUDS 1950 dan kembali ke UUD 1945 pada 5 Juli 1959 yang terus digunakan. Terakhir Perubahan UUD 1945 pada 1999-2002 yang telah menghasilkan lembaga-lembaga negara yang berbeda dengan lembaga-lembaga negara dalam UUD 1945 sebelum perubahan.
Misalnya, keberadaan MPR yang disebut sebagai lembaga tertinggi negara dalam UUD 1945 sebelum perubahan. Namun setelah Perubahan UUD 1945, tidak lagi mengenal adanya hierarki di antara lembaga-lembaga negara, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Ada sejumlah lembaga negara yang didesain ulang sebagai hasil pemikiran para pengubah UUD 1945.