​​​​​​​Dari Grosse Akta Pengakuan Utang Hingga Tips Beli Tanah Kavling
10 Artikel Klinik Terpopuler:

​​​​​​​Dari Grosse Akta Pengakuan Utang Hingga Tips Beli Tanah Kavling

Hukumnya terjerat utang dengan lintah darat hingga dapatkan dijerat UU Pornografi jika menonton film porno turut dibahas Klinik Hukumonline.

Tim Hukumonline
Bacaan 4 Menit
  1. Nekat Mem-PHK Karyawan yang Sakit, Ini Konsekuensinya

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Konsekuensinya, jika pengusaha tetap mem-PHK karyawan yang bersangkutan, PHK batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakannya kembali.

  1. Mau Beli Tanah Kavling? Ikuti Tips Ini

Tanah kavling adalah sebidang tanah di dalam kawasan real estate yang telah dipersiapkan sesuai persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan.

Tanah kavling yang diperjualbelikan developer biasanya berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Tapi HGB tersebut bisa menjadi hak milik.

  1. Nonton Film Porno Dapat Dijerat UU Pornografi?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), nonton film porno untuk kepentingan pribadi tidak dapat dipidana. Akan tetapi, beda halnya jika setelah nonton film porno, orang tersebut mengunduh videonya ke gawai miliknya. Terlebih lagi jika ia mengunduh video yang mengandung unsur pornografi tersebut dengan tujuan meminjamkannya kepada orang lain, maka orang tersebut dapat dipidana.

  1. Kedudukan serta Prosedur Pengangkatan & Pemberhentian Kepala Cabang

Kantor cabang dapat diartikan sebagai unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

Prosedur pengangkatan dan pemberhentian kepala cabang pada dasarnya cukup dilakukan melalui Surat Keputusan Direksi. Namun demikian, dalam praktiknya, kerap kali dijumpai pengangkatan/pemberhentian kepala cabang yang dilakukan melalui akta notaris yang memuat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepekan kemarin. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Tertantang menjawab soal hukum seperti di atas? Bergabunglah menjadi Mitra Klinik di Klinik Hukumonline Festival 2021 dan segera daftarkan lembaga Anda!

Kamu juga bisa terus mengikuti perkembangan informasi hukum terkini setiap harinya lewat sosial media Klinik Hukumonline di Facebook, Instagram, dan Twitter!

Tags:

Berita Terkait