Berlangganan Pro

Utama

Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Serius Lindungi Pekerja Formal-Informal

Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Serius Lindungi Pekerja Formal-Informal

Akademisi Universitas Islam Bandung Beberkan Tantangan dan Peluang Hukum Islam Internasional

Akademisi Universitas Islam Bandung Beberkan Tantangan dan Peluang Hukum Islam Internasional

Memperingati Mayday 2024, Masyarakat Sipil-Serikat Buruh Minta UU Cipta Kerja Dicabut

Memperingati Mayday 2024, Masyarakat Sipil-Serikat Buruh Minta UU Cipta Kerja Dicabut

Tujuh Pesawat Batavia Air Disita

Lantaran digugat memiliki utang sebesar AS$ 1,191 juta, tujuh pesawat Batavia Air disita sebagai jaminan dari gugatan yang diajukan oleh Garuda Maintenance Fasilities AeroAsia.

Waspadai Pemerasan Mengatasnamakan Pejabat Pengadilan

Promosi dan mutasi pejabat pengadilan termasuk salah satu ajang pemerasan.

Anjuran Mediator Syarat Mutlak Berperkara di PHI

Gugatan penggugat dianggap prematur karena belum menempuh penyelesaian melalui mediasi di Sudinakertrans kabupaten/kotamadya yang dibuktikan dengan anjuran tertulis dari mediator, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Pinjaman ADB Tak Berarti Tanpa Reformasi Birokrasi di Tiap Departemen

Demi mendapatkan pinjaman AS$1 miliar dari ADB, pemerintah harus setor dana sebesar Rp400 miliar per tahun selama lima tahun. Hampir semua departemen belum memiliki kemampuan teknis dan kompetensi untuk mengelola dana pinjaman.

Ketua MPR Digugat ke PTUN

Berangkat dari penolakan pejabat tata usaha negara menerbitkan surat keputusan secara fiktif negatif.

Kasasi Subarda dan Henry Leo Ditolak MA

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap Subarda Midjaja dikuatkan MA. Sedangkan hukuman Henry Leo dikembalikan ke vonis Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Subarda divonis empat tahun sedangkan Henry divonis enam tahun penjara.

Memperdebatkan Keberadaan Hakim Ad hoc

Dalam UU Pengadilan Niaga akan diatur mengenai Hakim Pengadilan Niaga yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim Ad hoc. Kewenangan Peradilan Niaga pun akan diperluas. Namun beberapa kalangan menilai keberadaan Hakim Ad hoc sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, bukan bedasarkan intervensi dari satu pihak.

MA Rancang Ulang Cetak Biru Pembaharuan

Blueprint MA yang dibuat pada 2003 lalu akan diperbaharui lagi. Alasannya karena target telah tercapai dan ada beberapa permasalahan yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Fokusnya bukan lagi pada pembaharuan MA, tetapi juga pembaharuan di lembaga peradilan di bawahnya.

KPK dan MA Bahas RUU Pengadilan Tipikor

Salah satu yang dibicarakan, bagaimana teknis pelimpahan perkara dari KPK ke Peradilan Umum bila RUU Pengadilan Tipikor gagal disahkan

Terbukti Langgar Kode Etik, Assegaf Diganjar Sanksi Skorsing

Pembuatan dan penandatanganan surat ke BIN oleh Assegaf dinilai dilakukan dengan itikad tidak baik. Tujuannya memang untuk mempengaruhi saksi dalam kasus pembunuhan Munir. Assegaf tak menggubris putusan itu.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com