Awal tahun 2024, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar divonis bebas dalam perkara pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Namun, vonis bebas ini langsung ditanggapi jaksa penuntut umum dengan mengajukan upaya kasasi. Bagaimana sejarah upaya kasasi oleh penuntut umum atas putusan bebas?
Kasasi merupakan salah satu langkah hukum biasa yang diambil para pihak jika tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya, baik itu Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi. Nantinya Mahkamah Agung akan memeriksa perkara tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Menurut Pasal 29 dan 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Pasal 1 ayat (12) menyatakan upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Kasasi sendiri berasal dari bahasa Perancis “Cassation” dengan kata kerja “Casser” yang berarti membatalkan atau memecahkan. Sehingga proses peradilan pada tingkat kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum.
