Antisipasi Deep Fake dan AI, Kementerian Kominfo Janji Lindungi Kelompok Rentan
Terbaru

Antisipasi Deep Fake dan AI, Kementerian Kominfo Janji Lindungi Kelompok Rentan

Kementerian Kominfo saat ini tengah menyusun pedoman etika pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia sebagai respons terhadap berbagai tantangan pemanfaatan AI.

Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit
Wamenominfo Nezar Patria. Foto: Biro Humas Kementerian Kominfo
Wamenominfo Nezar Patria. Foto: Biro Humas Kementerian Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) terus berupaya melindungi kelompok rentan seiring peningkatan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI). Wamenkominfo Nezar Patria menegaskan telah mengantisipasi peluang penyebaran disinformasi yang menggunakan teknologi AI dan Deep Fake, terutama menjelang Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

“Melalui algoritma dan otomasi yang dapat menghasilkan bias maupun otomasi yang bersifat preskriptif serta penyalahgunaan algoritma yang berpotensi menimbulkan disinformasi,” kata Nezar sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Kominfo, Jumat (17/11).

Selama tahun 2023, data Home Security Heroes menunjukkan terdapat 95.820 video Deep Fake yang tersebar secara global. Teknik Deep Fake bisa memanipulasi video, gambar, dan suara secara digital sesuai dengan pesan yang tidak pernah terjadi di dunia nyata.

“Ada peningkatan sebesar 550 persen dari tahun 2019 secara global. Hal yang sangat mengkhawatirkan karena bisa disalahgunakan dan dimanipulasi untuk penipuan, pornografi, dan tujuan jahat lain, yang berujung pada penyebaran disinformasi,” ungkap Nezar.

Baca juga:

Mengutip hasil survei UNESCO & IPSOS (2023), Nezar Patria menunjukkan lebih dari 80 persen masyarakat yang akan menghadapi pemilihan umum percaya bahwa disinformasi telah berdampak pada politik di negara masing-masing dan khawatir akan dampak dari disinformasi tersebut.

"Terlebih, dampak disinformasi bisa sangat luas, mulai dari potensi polarisasi politik, penurunan kepercayaan terhadap jurnalisme hingga proses demokrasi sendiri," tegasnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait