Lebih lanjut, dalam dokumen permohonan uji materil disebutkan bahwa SK KPI tersebut melanggar Pasal 48 ayat (2) dan (3) UU Penyiaran, karena tidak disusun dan bersumber pada norma-norma siaran yang diterima oleh masyarakat umum dan lembaga penyiaran.
"Adanya berbagai ketentuan yang menghambat pertumbuhan industri penyiaran, mematikan kreativitas, dan membatasi kebebasan jurnalistik, kebebasan berkarya dan kebebasan untuk memperoleh informasi," tegas Amir.
Selanjutnya, SK KPI dinilai bertentangan dengan Pasal 55 UU Penyiaran karena mengatur tentang sanksi administratif terhadap pelanggaran PPP/SPS. Padahal, menurut Amir, KPI tidak memiliki hak memberikan sanksi administratif karena hal itu seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pengaturan soal isi siaran lembaga penyiaran juga dinilai bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers karena membatasi kebebasan pers/jurnalistik, dan bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman karena membatasi kebebasan berkarya dalam film.
"Berdasarkan hal tersebut kami meminta MA untuk menyatakan tidak sah SK KPI tersebut dan selanjutnya menyatakan SK tersebut batal atau setidak-tidaknya tidak berlaku," tegas Amir dalam tuntutannya.
Hanya berpatokan undang-undang
Saat dikonfirmasi soal permohonan uji materil tersebut, Ketua KPI Victor Menayang mengatakan bahwa dirinya belum membaca sepenuhnya isi dari surat permohonan itu. "Hanya saja pada prinsipnya apa yang kami lakukan semata-mata hanya berdasarkan undang-undang," jelas Victor.
Terkait soal kewenangan mengatur dan memberi sanksi yang dipersoalkan, Victor mengatakan bahwa menurut UU Penyiaran, lembaganya jelas punya kewenangan. Terutama untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan, pelanggaran perilaku penyiaran, maupun untuk pelanggaran atas program siaran. "Itu ada di Pasal 8 ayat (2)," tegas Victor.