Anggaran perlindungan sosial ada di berbagai Kementerian dan Lembaga negara termasuk pemerintah daerah dan pemerintah desa. Fungsi kebijakan perlindungan sosial ini untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Penyusunan APBN selesai 21 September 2023, dan beleidnya diundangkan 16 Oktober 2023.
Jika disandingkan dengan bergulirnya tahapan pemilu khususnya pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) tahun 2024 tentu saja lebih dulu selesai pembahasan APBN tahun 2024. Pola realisasi program perlindungan sosial menurut Sri Mulyani tidak berbeda dibanding periode sebelumnya yakni 2014-2019 dan 2019-2024. Anggarannya telah ditetapkan sesuai APBN.
“Pola realisasi tidak ada perbedaan dibanding periode 6 tahun sebelumnya,” urainya.
Menteri Sosial Tri Rismaharini membeberkan anggaran perlindungan sosial di Kemensos periode 2023 dan 2024. Foto: HFW
Menteri Sosial Tri Rismaharini, menjelaskan anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2023 sebesar Rp87.275.374.140.000. Anggaran untuk perlindungan sosial Rp86.100.271.705.000 dan dukungan manajemen Rp1.175.102.435.000. Anggaran untuk tahun anggaran 2024 sebanyak Rp79.214.083.464.000, dari jumlah itu dialokasikan untuk perlindungan sosial Rp78.054.196.767.000 dan dukungan manajemen Rp1.159.886.697.000.
“Anggaran Kementerian sosial turun dari Rp87 triliun tahun 2023 menjadi Rp79 triliun tahun 2024,” urai politisi PDIP itu.
Mantan Walikota Surabaya itu menyebut penyaluran bansos non-tunai dilakukan sesuai Perpres No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Penyaluran tidak berikan secara cash kepada masyarakat yang menerima manfaat tapi langsung ke rekening.