- Bolehkah Klausul Penyelesaian Sengketa Mengenyampingkan Upaya Banding?
Klausul yang menyatakan “proses penyelesaian perselisihan menunjuk Pengadilan Negeri yang putusannya bersifat final dan mengikat” bukan merupakan klausul yang lazim. Sebuah perjanjian yang memilih Pengadilan Negeri sebagai institusi penyelesaian sengketa pada dasarnya tidak dapat mengenyampingkan upaya hukum yang disediakan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, seperti upaya banding dan kasasi.
Lalu bagaimana status perjanjian tersebut? Apakah tidak sah dan batal demi hukum? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di sini.
- Sahkah Perjanjian yang Dibuat dalam Bentuk Digital?
Baik cetak maupun digital/elektronik, baik lisan maupun tulisan, suatu perjanjian akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal. Perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak langsung (dengan kehadiran langsung para pihak). Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya, perjanjian elektronik maupun rekaman akan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan ini.
- Tanggung Jawab Polantas Jika Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas
Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam keadaan tertentu, petugas dapat memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan, memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus, mempercepat arus lalu lintas, memperlambat arus lalu lintas, dan/atau mengalihkan arah arus lalu lintas. Selain itu, petugas juga bertanggung jawab untuk menangani kecelakaan lalu lintas, sehingga tidak boleh mengabaikan korban.
Apa yang bisa dilakukan masyarakat sebagai korban? Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan ini.
- Izin Pemakaian Lagu Orang Lain sebagai Back Sound Video
Hukum/izin pemakaian lagu milik orang lain harus memperhatikan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Prosedur untuk mendapatkan izin tersebut yaitu melalui lisensi. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan ini.
- Yang Berwenang Mengelola Waduk sebagai Tempat Wisata
Istilah waduk dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan,yang memiliki arti sebagai wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. Dengan kata lain, bendungan dan waduk adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.