Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan berikut ini.
- Definisi Saksi Mahkota
Saksi mahkota adalah istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lain yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Walaupun tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tapi dalam praktiknya memang sering dijumpai adanya saksi mahkota untuk pembuktian pada perkara pidana.
Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan berikut ini.
- Langkah Hukum Jika Merasa Terganggu Atas Pengawasan CCTV
Pemasangan closed circuit television (“CCTV”) atau kamera pemantau di kawasan perumahan merupakan salah satu upaya menjamin keamanan bersama. Apabila CCTV tersebut dinilai hanya mengawasi satu rumah hingga ke level mengganggu privasi penghuninya, langkah hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat ditempuh. Namun sebelumnya, penyelesaian dengan musyawarah perlu didahulukan. Penjelasan lebih lanjut dapat klik ulasan berikut ini.
- Kewajiban Pengembalian Kelebihan Transfer
Segala pengaturan mengenai pembayaran menggunakan pembayaran debit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran dengan menggunakan transfer debit, maka pihak kafe selaku Penerima Akhir Transfer Debit berkewajiban untuk menolak dan mengembalikan dana kelebihan bayar yang telah ditransfer oleh Anda selaku Pembayar Transfer Debit sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64 UU 3/2011.
Apa hukuman yang didapatkan kafe jika menolak mengembalikan atau sengaja tidak melunasi pengembalian dana tersebut? Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan berikut ini.
- Berhakkah Pegawai Non-PNS Menerima Pensiun dan Pesangon?
Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah mengatur bahwa pegawai non-PNS hanya berhak memperoleh perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan berikut ini.
- Dugaan Eksploitasi Anak dalam Penyelenggaraan Beasiswa Bulu Tangkis
Penyelenggaraan Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis dapat diklasifikasikan sebagai bentuk Corporate Social Responsibility (“CSR”) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Untuk dapat dikatakan sebagai bentuk eksploitasi terhadap anak, maka dibutuhkan pembuktian pemenuhan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya.