Adapun penyelenggaraan oleh perusahaan rokok juga bisa berpotensi melanggar ketentuan pengendalian promosi produk tembakau. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
- Hukumnya Jika Mengalihkan Kendaraan Dinas ke Orang Lain
Pengalihan penggunaan kendaraan dinas dari kepala seksi UPT kepada stafnya sebagaimana yang Anda gambarkan tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tunduk pada prosedur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Di sisi lain, penggunaan kendaraan dinas untuk pulang-pergi kantor pada dasarnya tidak dilarang, sepanjang bertujuan untuk mendukung fungsi dan kinerja seorang pejabat. Penjelasan lebih lanjut dapat klik ulasan berikut ini.
- Status Tenaga Ahli di Instansi Pemerintah
Pegawai yang bekerja di instansi pemerintah disebut Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tenaga ahli sendiri tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu di antara keduanya, karena hanya berfungsi membantu pemerintah dalam pengadaan barang/jasa.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.