Belum lagi, dalam pembahasan RUU tertentu yang melibatkan berbagai unsur pemerintah, lintas kementerian kerap menjadi kendala. Sebab, semuanya mesti dapat hadir dalam pembahasan RUU. Bila salah satu unsur pemerintah tidak hadir, bisa menjadi hambatan melakukan pembahasan. “Tapi, prinsipnya DPR selalu siap dan memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Sementara Solikin juga menyarankan terhadap isu-isu krusial dalam sebuah RUU diperlukan adanya penetapan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan presiden. Hal tersebut bentuk komitmen tanggung jawab bersama DPR dengan pemerintah terhadap pembahasan RUU.
“Tapi poin penting, kendalinya ada di DPR karena pembahasannya di DPR. Tapi ketika ada kebuntuan, maka pimpinan DPR harus mengambil inisiatif dengan melakukan percepatan pembahasannya, termasuk melakukan rapat konsultasi dengan presiden,” katanya.