- Nawawi Pomolango (Hakim)
Nawawi menjadi satu-satunya perwakilan hakim yang lolos 10 besar. Bila ia terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya berarti memecahkan rekor baru. Sebab, selama ini belum ada seorang hakim karier menjadi pimpinan KPK. Sebelum menjadi Capim KPK, bertugas selama 30 tahun atau sejak 1988 menjadi hakim dan sekarang sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. Sebelumnya, ia pernah menjadi Hakim PN Pusat sekaligus PN Tipikor Jakarta, menjabat Ketua PN Jakarta Timur, Wakil Ketua Pengadilan Bandung, dan Ketua Pengadilan Samarinda. Beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani diantaranya Luthfi Hasan Ishaq, Fatonah, Irman Gusman, dan Patrialis Akbar.
Nawawi pernah ditanya Pansel pada saat uji publik terkait bagaimana bila ada oknum Mahkamah Agung (MA) yang tersangkut kasus korupsi. “Saya tidak membayangkan ada hakim yang tertangkap lagi. Kalau saya disana (KPK) pasti mereka menjaga nama baik hakim,” ujarnya optimis. Baca Juga: Pesan Para Tokoh Terkait Seleksi Capim KPK
- Nurul Ghufron (Akademisi)
Ghufron tercatat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember. ia juga kerap menjadi saksi ahli bidang hukum di beberapa persidangan. Sebelum menjadi dosen PNS, pria kelahiran Madura, 22 September 1974 ini juga punya pengalaman sebagai lawyer.
Salah satu dugaan kontroversialnya yaitu mengenai penggunaan kendaraan dinas di hari libur yang tidak sesuai dengan kode etik KPK. Bahkan, ada informasi ia pernah didemo mahasiswanya karena menggunakan kendaraan dinas tersebut. Pada saat sesi wawancara, Ghufron mengklarifikasi hal itu. “Seluruhnya kami menggunakan mobil pribadi, istri saya punya mobil pribadi karena kami sama-sama dosen,” terangnya.
- Roby Arya Brata (Pejabat Sekretaris Kabinet)
Nama Roby Arya Brata mungkin tidak asing di masyarakat. Roby memang bukan kali ini saja mencoba peruntungan menjadi calon pejabat di KPK. Bahkan, bukan hanya pimpinan, ia juga sempat mengikuti seleksi sebagai penasihat KPK. Pria yang kini menjabat Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet (Setkab) tercatat telah dua kali ikut seleksi Pimpinan KPK yakni pada 2014 dan seleksi pimpinan KPK periode 2015-2019, namun gagal. Lalu, kembali ikut seleksi menjadi Penasihat KPK dan lagi-lagi gagal. Sebelum mengikuti seleksi Capim KPK periode 2019-2023, Roby mencoba peruntungan dengan mengikuti seleksi Sekjen KPK, tapi gagal lagi.
Salah satu pernyataan yang cukup kontroversial yaitu jika jadi pimpinan KPK, ia tidak akan lagi memberi kewenangan kepada KPK untuk menyidik kasus korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan. “Karena KPK bisa menyelidiki korupsi di Kepolisian yang terjadi peristiwa Cicak vs Buaya jilid satu sampai tiga,” katanya.
- Sigit Danang Joyo (PNS Kementerian Keuangan)
Sigit saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ia diketahui pernah menjadi anggota tim pelaksana Tim Reformasi Perpajakan yang dibentuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2016 silam.
Dalam sesi wawancara, meluruskan persepsi advokat yang menjadi pembela tersangka kasus korupsi. Menurutnya, advokat yang membela tersangka itu bukan berarti menyetujui tindakan korupsi, justru apa yang dilakukan advokat itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Pengacara (sama saja), pembela koruptor? Saya tidak setuju dengan itu,” tegasnya.