“Jadi Pak Sunarto itu kadang kala kasihan, hari libur saya di dalam mobil pas baca koran ada berita negatif kaitan sama hakim atau pegawai peradilan, maka saya telpon, supaya diperiksa dan itu berlaku untuk semua urusan di manapun,” katanya.
Menilai kinerja Badan Pengawasan, Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Astriyani mengapresiasi kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Namun lebih lanjut ia mengatakan Badan Pengawasan masih sama saja dengan unit organisasi pengawasan di instansi lain. Dalam arti, semua pengaduan yang diterima selalu diproses sebatas pendisiplinan atau penegakkan kode etik biasa.
Padahal, kata Astriyani, banyak atau mungkin sebagian besar dari pengaduan yang masuk sesungguhnya adalah tindak pidana. Sehingga, lanjutnya,"sehsrusnya bisa diselesaikan sampai oknum yang bersangkutan bertanggungjawab secara pidana."
Bawas menurut Astriyani selain fokus kepada pelaksanaan kegiatan pengawasan rutin, seharusnya juga bisa menyusun pemetaan personil pengadilan. Berdasarkan prestasi, rekam jejak atau catatan disiplin, serta yang paling penting mengungkap kesesuaian profil kekayaan dan gaya hidup personil di lingkup kerja Mahkamah Agung. "Data itu nanti diperlukan untuk penempatan jabatan strategis juga untuk dipakai monitoring pimpinan," katanya.
Badan Pengawasan Mahkamah Agung memang tak lekang dari pengalaman menarik. Sebab sebagian besar karir para hakim dan stafnya berhubungan dengan banyak orang pada banyak kesempatan. “Bukti sebagai kami adalah badan segala urusan, setidaknya sampai saya terakhir menjabat di Bawas, saya masih menerima laporan air banjir Ciliwung atau ketinggian air Ciliwung dan seberapa bahayanya itu mengancam Gedung Mahkamah Agung,” kata Ansyahrul terbahak.
Badan Pengawasan Mahkamah Agung, memang sungguh badan segala urusan.
Pikiran Nugroho Setiadji seperti terlempar ke sana ke mari. Ingatannya seperti berputar keras mengingat semua angka saat hukumonline menyambangi kantornya Badan Pengawasan di Gedung Bersama Satu Atap Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, awal Agustus lalu.Sesekali dia meminta maaf sembari terus mengingat agar akurat. “Maaf banyak sekali urusannya,” katanya sembari tersenyum.Setidaknya, menurut Nugroho, Badan yang ia pimpin harus bisa memastikan seluruh peradilan dari Sabang sampai Merauke yang jumlahnya tak kurang dari 915 pengadilan, tujuh ribu hakim dan total keseluruhan antara hakim dan pegawai yang berjumlah sekira 40 ribu orang, bekerja dengan baik. “Kami semua cek kinerjanya,” katanya.Apa yang dimaksud kinerja oleh Nugroho? “Semuanya,” katanya singkat sembari kembali terbahak. Mulai dari aspek pembinaan, pemeriksaan rutin, masalah keuangan sampai pengaduan. “Kami periksa kas misalnya, kami harus pastikan kesesuaian antara kas dengan catatan keuangannya, bahkan sampai rekeningnya, tapi tak hanya itu juga, ragam urusan lebih beragam jika dilihat dari pengaduan,” ujarnya.