Polemik penetapan upah minimum tahun 2022 di berbagai daerah mendapat sorotan parlemen. Dalam rapat kerja antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR di Gedung MPR/DPR, Senin (24/1/2022), membahas beragam isu ketenagakerjaan, salah satunya soal penetapan upah minimum di berbagai provinsi di Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menjelaskan dari 34 provinsi, ada 4 provinsi yang menetapkan upah minimum tidak sesuai dengan PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Keempat provinsi itu meliputi Provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan DKI Jakarta.
Ida mengaku telah melayangkan surat kepada 4 provinsi tersebut yang isinya meminta untuk patuh pada ketentuan PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina kepala daerah pun bertindak sesuai kewenangannya. Selain itu, kalangan pengusaha dari Apindo DKI Jakarta sudah mengajukan gugatan terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta ke PTUN terkait revisi upah minimum tahun 2022.
“Kami selaku instansi pembina di bidang ketenagakerjaan sudah mengirimkan surat kepada 4 gubernur itu. Kami juga menghormati proses hukum yang berjalan di PTUN,” kata Ida Fauziyah saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Senin (24/1/2022) kemarin. (Baca Juga: Demi Kepastian UMP, Apindo Jakarta Bakal Taati Apapun Putusan PTUN)
Ida menjelaskan salah satu sebab penetapan upah kerap diwarnai dinamika dari berbagai pihak karena praktiknya pengusaha menjadikan upah minimum sebagai upah efektif. Padahal upah minimum adalah jaring pengaman atau (safety net), yang diberikan kepada pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari setahun.
Dia melanjutkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas setahun kenaikan upah mempertimbangkan beberapa hal, seperti masa kerja dan produktivitas (struktur skala upah, red). Karena itu, pengusaha perlu menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah. Kementerian Ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi dan mendorong agar perusahaan melaksanakan ketentuan struktur dan skala upah.
Ida menegaskan pihaknya berkomitmen melindungi pekerja/buruh termasuk dalam bidang pengupahan. Kebijakan yang diterbitkan pemerintah merupakan jalan tengah bagi pengusaha dan pekerja/buruh. Mengingat banyak kalangan pengusaha yang mengeluhkan dampak Covid-19 terhadap usahanya, Ida mengingatkan penetapan upah minimum harus dilakukan secara adil.
"Saya bukan milik pengusaha. Saya juga harus ada di tengah. Saya juga harus mempertimbangkan bagaimana kesempatan kerja bagi pengangguran kita yang karena Covid-19 naik cukup tajam," tegasnya.
Merespon rapat kerja tersebut Sekjen OPSI, Timboel Siregar, mengatakan rumus penetapan upah minimum yang diatur PP No.36 Tahun 2021 membuat kenaikan upah minimum berada di bawah inflasi nasional. Dia menghitung rata-rata kenaikan upah minimum tahun 2022 sebesar 1,09 persen, lebih rendah dari inflasi nasional 1,61 persen.
“Bila kenaikan upah minimum di bawah kenaikan inflasi, maka upah riil pekerja menurun sehingga daya beli pekerja menurun juga. Bagaimana Ibu Menaker bisa mengatakan melindungi buruh sementara daya beli buruh menurun?” kata Timboel ketika dihubungi, Rabu (26/1/2022).
Menurut Timboel, surat yang dilayangkan Menaker kepada beberapa gubernur termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, soal revisi UMP Jakarta tahun 2022, semestinya tidak perlu dilakukan. Kewenangan pembinaan itu merupakan ranah Menteri Dalam Negeri.
Selain itu, Ida dinilai belum melakukan langkah konkrit terkait peran dan fungsi pengawas ketenagakerjaan dalam menegakkan aturan upah minimum. Karena faktanya masih banyak pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun, tapi upahnya masih sebesar upah minimum. “Sayangnya pelanggaran itu tidak ditindak tegas oleh pengawas ketenagakerjaan,” kritiknya.
Terpisah, Guru Besar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Prof Aloysius Uwiyono, mengingatkan upah minimum untuk pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari setahun. Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja diatas 1 tahun, besaran kenaikan upah hasil negosiasi antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan dan kinerja atau produktivitas buruh.
“Bagi buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun kenaikan upahnya idealnya merupakan hasil negosiasi antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha melalui struktur dan skala upah yang ditetapkan,” kata dia mengingatkan.
Soal formula penetapan upah minimum sebagaimana diatur PP No.36 Tahun 2021, Prof Uwiyono mengatakan aturan itu merupakan standar penghitungan dalam menentukan besaran upah minimum. Jika hasil penghitungan upah minimum itu dinilai rendah, Prof Uwiyono menilai hal itu karena dasar yang digunakan menghitung upah minimum faktor pertumbuhan ekonomi.