Mengingat pentingnya ESG dalam menjamin keberlanjutan pembangunan, pemerintah Indonesia telah menerbitkan road map, ketentuan pelaksana terkait ESG, juga kerangka kerja dan manual. Selain menjadi panduan, inisiatif ini diharapkan dapat menyediakan opsi pembiayaan yang lebih ‘hijau’ dan berkelanjutan, serta dapat menstimulasi minat investor untuk berinvestasi di bidang pembiayaan infrastruktur yang sempat memburuk karena pandemi.
“Dalam rangka akselerasi penerapan ESG, dibutuhkan keseriusan dari para pembuat kebijakan di negeri ini. Perlu campur tangan pemerintah untuk juga turut mendukung hal ini, seperti sosialisasi ESG dan pengaturan lebih komprehensif terkait ESG di setiap sektornya. Hal ini perlu dilakukan mengingat penerapan ESG di setiap sektor memiliki titik berat yang berbeda-beda. Selain itu, kebijakan dan peraturan yang mendukung penerapan ESG seperti (tetapi tidak terbatas pada) renewable energy dan energy transition dapat segera diterbitkan,” tegas Chalid Heyder.
Sementara itu, sebagai lawyer, Mochamad Kasmali memahami kontribusinya dalam membantu pembuat kebijakan di Indonesia. Untuk itu, bersama-sama dengan Hogan Lovells, ia berharap dapat diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembentukan kebijakan ESG di Indonesia. Adapun kantor asosiasi DNFP, Hogan Lovells telah memiliki ESG Academy yang terdiri atas kumpulan video, podcast, hingga tulisan mengenai ESG untuk membantu para klien, agar memiliki pemahaman lebih mendalam.
“Ini juga menjadi harapan pribadi kami sebagai lawyer-lawyer Indonesia. Besar harapan kami agar sumber daya seperti ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh klien-klien kami khususnya yang beroperasi di Indonesia sehingga standar ESG di Indonesia semakin meningkat. Selain itu, kami juga berupaya melakukan pendekatan ke para pemangku kebijakan di negeri ini guna membantu memajukan ESG di Indonesia,” pungkas Mochamad Kasmali.
Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Kantor Hukum Dewi Negara Fachri & Partners.