Laode menambahkan kepastian hukum tersebut justru berdampak positif terhadap dunia bisnis bahkan meningkatkan penerimaan negara. Dia mencontohkan pengawalan KPK pada sektor-sektor usaha seperti retribusi dari papan reklame di Segi Tiga Emas Jakarta. Sebelumnya, retribusinya Rp 1 triliun saja tidak dapat padahal pemasangan satu papan bisa Rp 300 juta per bulan. Sekarang, setelah kami kawal retribusinya Rp 4 triliun per tahun.
Sementara itu, pakar lingkungan hidup Hariady Kartodihardjo mengatakan lemahnya penegakan hukum pada sektor bisnis akan berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan. Dia menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah terhadap Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan).
“Dalam 20 tahun terakhir Amdal enggak pernah dievaluasi efektivitasnya. Bahkan hasil kajian menyatakan terdapat 32 titik korupsi pada pengurusan Amdal yang 18 titiknya berada di pemerintah,” jelas Hariady.
(Baca Juga: Pidato Visi Jokowi Dinilai Abaikan Pentingnya Hukum dan HAM)
Seperti diberitakan sebelumnya, calon Presiden terpilih, Joko Widodo menyampaikan sedikitnya ada 5 agenda prioritas pemerintahan periode 2019-2024. Jokowi menyampaikan itu dalam pidato politik bertajuk “Visi Indonesia” di Sentul, Bogor, Minggu (14/7) lalu.
Pertama, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Jokowi menyebut infrastrutur yang dibangun itu harus terhubung dengan kawasan produksi rakyat, industri kecil, ekonomi khusus, dan pariwisata. Infrastruktur itu juga harus terhubung dengan kawasan persawahan, perkebunan, dan tambak perikanan.
Kedua, Jokowi mengutamakan pembangunan SDM. Menurutnya ini menjadi kunci bagi Indonesia ke depan. Pembangunan SDM akan dilakukan melalui berbagai upaya seperti menjamin kesehatan ibu hamil dan bayi serta anak. Jokowi menekankan jangan sampai ada stunting, kematian ibu dan bayi.
Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan dan menyebut pentingnya balai pendidikan dan pelatihan vokasi. Jokowi mengatakan pemerintahannya akan membangun lembaga manajemen talenta Indonesia yang fungsinya mengidentifikasi, fasilitasi, dan mendukung pendidikan serta pengembangan diri bagi talenta Indonesia. Dukungan juga akan diberikan pemerintah untuk diaspora Indonesia, sehingga diharapkan bisa berkontribusi bagi percepatan pembangunan.