Pemerintah Mendatang Diminta Tidak Lemahkan Penegakan Hukum Demi Investasi
Berita

Pemerintah Mendatang Diminta Tidak Lemahkan Penegakan Hukum Demi Investasi

Pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan antara kemudahan investasi dan penegakan hukum sehingga kedua hal tersebut dapat berjalan.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 2 Menit

 

Ketiga, Jokowi menegaskan untuk mengundang investasi seluasnya dalam rangka membuka lapangan kerja. Guna mencapai tujuan itu, Jokowi mengatakan semua yang menghambat investasi harus dipangkas, antara lain birokrasi dan perizinan. Bahkan Jokowi berjanji akan terjun langsung melakukan pengawasan. “Akan saya kontrol, cek, akan saya ‘hajar’ kalau diperlukan. Tidak ada hambatan investasi karena ini kunci membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya,” kata dia.

 

Keempat, reformasi birokrasi. Jokowi menginginkan reformasi struktural agar lembaga makin sederhana dan lincah. Pola pikir aparat birokrasi harus diubah, kunci utama reformasi birokrasi yakni kecepatan dalam melakukan pelayanan publik terutama perizinan. Bahkan Jokowi mengancam membubarkan lembaga yang dinilai tidak berkontribusi signifikan dan bermasalah.

 

“Begitu saya lihat tidak efisien dan tidak efektif, saya pastikan akan dipangkas dan dicopot pejabatnya,” tegasnya.

 

Kelima, penggunaan APBN tepat sasaran. Jokowi mengingatkan APBN harus memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai kelima agenda tersebut, hal utama yang harus dilakukan yakni mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Jokowi juga menekankan tidak ada toleransi bagi pihak yang mengganggu ideologi Pancasila. Seluruh warga negara harus menghargai perbedaan dan keberagaman.

 

Demokrasi yang dibangun di Indonesia menurut Jokowi harus dinikmati oleh seluruh rakyat. Sekaligus menegaskan semua orang punya hak yang sama di hadapan hukum.

 

Tags:

Berita Terkait