Dalam suratnya, Ketua DPC Peradi Jakarta Selatan Octolin H. Hutagalung pun meminta DPN Peradi menunda pelaksanaan Munas dikarenakan peserta Munas berjumlah minimal 1.000 orang dan dilakukan dalam arena ruang tertutup ber-AC. Selain itu, para peserta Munas telah menempuh perjalanan cukup jauh dari DPC masing-masing ke Surabaya. Kemudian bakal mengikuti Munas selama dua hari, sehingga kondisi fisik peserta tidak akan fit karena kurang tidur dan kurang istirahat.
Sementara Ketua DPC Peradi Jayapura Anthon Raharusun menyatakan semakin meluasnya Covid-19 di tanah air dan memperhatikan secara sungguh-sungguh Himbauan Pemerintah dan Para Ahli Kesehatan mengenai bahaya Covid-19 agar sedapat mungkin menunda kegiatan yang melibatkan peserta dalam jumlah banyak atau sementara menghindari aktivitas berbentuk pertemuan umum dan keramaian (kerumunan).
DPRD membatasi
Terpisah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Jawa Timur membatasi rapat dan pertemuan sebagai bentuk pencegahan terhadap Covid-19. Mengutip Antara, Kamis (19/3/2020) di Surabaya, Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan rapat-rapat komisi yang mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya, masyarakat dan pihak lainnya sementara ditiadakan.
"Kondisi semua ruangan di gedung kantor DPRD Surabaya sedang dan akan terus diantisipasi dengan tindakan penyemprotan disinfektan," kata dia.
Menurut dia, untuk sementara pihaknya meminta kepada semua komisi untuk tidak menggelar rapat yang melibatkan masyarakat. "Tapi kalau rapat internal komisi tidak masalah," ujar Politikus PDIP ini.
Tak hanya itu, Adi meminta kepada seluruh anggota dewan untuk tidak merespons atau membuat pernyataan yang semakin menambah kecemasan atau kepanikan masyarakat Surabaya.
Adi mengatakan penanganan soal pencegahan Covid -19 ini diperlukan pola kepemimpinan yang kuat. Ia percaya Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajarannya mampu menangani Covid -19. "Jadi kalau komentar jangan menambah situasi kepanikan di lapangan," pintanya. (ANT)