Sementara itu, Senior Partner sekaligus pendiri dari Assegaf Hamzah & Partners (AHP), Ahmad Fikri Assegaf mengatakan buruknya kualitas persidangan perdata di Indonesia semakin diperparah dengan payung hukum kasus perdata. Saat ini, Indonesia masih menggunakan HIR sebagai pedoman penyelesaian kasus sengketa perdata. Regulasi yang peninggalan Belanda yang diterbitkan pada 1848 tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini.
“Saat ini perputaran ekonomi Indonesia sudah mencapai hampir US$ 1 triliun. Tapi payung hukumnya masih pakai terbitan Belanda yang dibuat 1848. Peraturan ini seharusnya segera diperbarui,” kata Fikri.