Karut-marut legislasi pertambangan mineral dan batubara ini menjadi potret betapa pembentukan peraturan perundang-undangan hari ini amat jauh dari konsep filosofis dan sosiologis. Padahal, Tuhan begitulah baik kepada bangsa Indonesia. Dia karuniakan sumber daya alam yang berlimpah. Namun, keberlimpahan yang jumlahnya terbatas. Pandai-pandailah bangsa Indonesia mengelolanya. Sebagian besar sumber daya alam pun merupakan cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang.
Lalu, hukum pun dibuat untuk menata-kelolanya. Sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan sebesar-besarnya rakyat Indonesia, diatur untuk diprivatisasi. Perusahaan negara diamputasi. Pemilik modal menikmati hak usaha puluhan tahun dengan luas wilayah yang tak kira-kira. Lalu dikuras sumber daya alam sampai inti bumi pengurasan dikilogram sumber daya alam terakhir. Rakyat makin susah, lingkungan makin rusak, lalu ada sekolompok orang makin kaya. Semua itu dilegitimasi oleh hukum yang dibuat oleh pembentuk atas nama rakyat. Begitukah moralitas hukum para pembentuk hukum? Susahlah rakyat, susahlah alam, susahlah anak cucu.
Di akhir tulisan ini, seruan rakyat untuk memanggil para penguasa kembali ke jalan lurus pembentukan hukum yang bermoral amatlah genting. Sama halnya dengan kerja Hukumonline yang telah 20 tahun menyuarakan kebenaran ilmiah untuk mengedukasi rakyat melalui berbagai ikhtiar kebangsaannya. Ibarat kapal yang akan karam, Hukumonline terus berbuat menambal bagian kapal yang berlubang agar kapal tetaplah berlayar sampai ke pulau harapan. Selamat HUT Hukumonline ke-20, teruslah berkontribusi bagi pembangunan hukum Indonesia yang berjaya baik.
*)Ahmad Redi, Dosen FH Universitas Tarumanagara, Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute
Catatan Redaksi: Artikel kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan bagian dari Kolom 20 Tokoh menyambut Ulang Tahun Hukumonline yang ke-20. |