Posisinya kuat
Bila sistem campuran yang dipakai, maka pertanggungjawaban presiden juga bisa campuran. Bisa diberhentikan karena pelanggaran kebijakan (ciri parlementer), bisa juga karena dakwaan krimnal (ciri presidensil).
Ketika disinggung bahwa Panitia Ad Hoc I (PAH) BP MPR, yang mempersiapkan rancangan perubahan kedua UUD 1945, tetap bersikukuh dengan sistem presidensil, Mulyoto menganggap sistem yang dihasilkan mereka sudah campuran.
"Dalam draf disebutkan presiden memegang kekuasan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu memang salah satu ciri presidensil. Tapi apakah sistemnya sudah presidensil," tanya Mulyoto, sembari menambahkan bahwa banyak elemen parlementer yang juga dimuat dalam draf perubahan UUD 1945.
Lalu, apa gunanya sistem pemilihan presiden secara langsung bila hanya sekadar kepala negara? Terhadap pertanyaan itu, Mulyoto menyatakan bahwa pemilihan langsung adalah mekanisme penyeimbang agar posisi presiden kuat. Jadi, walau kekuasaannya terbatas (hanya sebagai kepala negara), presiden tak mudah dijatuhkan.
Senada dengan Mulyoto, staf pengajar hukum tata negara UI, Satya Arinanto, mengatakan bahwa dengan kabinet disusun berdasarkan garansi-garansi partai politik, itu sudah menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem parlementer.
"Dalam sistem parlementer itu, pemilu diadakan untuk memilih anggota-anggota parlemen. Dan anggota-anggota parlemen akan membentuk kabinet," ujar Satya dalam seminar Reposisi Lembaga-lembaga Negara di Indonesia, yang diselenggarakan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia di Jakarta.