Perkembangan industri jasa keuangan berbasis digital atau financial technology (fintech) semakin ramai digunakan masyarakat. Tidak hanya itu, pelaku usaha atau korporasi fintech juga terus bermunculan mulai dari investor lokal hingga asing seperti China. Para pelaku usaha fintech tersebut saling menawarkan berbagai inovasi layanan agar diterima masyarakat.
Di tengah kondisi ini, tidak hanya membuka peluang dari sisi bisnis fintech, ternyata jasa konsultan hukum sangat dibutuhkan dari hulu hingga hilir industri ini. Konsultan hukum memainkan peranan penting untuk membantu investor memahami aturan main industri fintech di Indonesia. Sebab, investor membutuhkan konsultan hukum yang dapat memberi masukan sehingga kegiatan bisnis suatu perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pernyataan ini disampaikan advokat dari Kantor Hukum AKSET Law, Abadi Abi Tisnadisastra, dalam acara seminar “Fintech: Regulasi, Perangkat Teknologi dan Pengawasannya Dikaitkan dengan Maraknya Illegal Fintech” yang diselenggarakan HKHPM di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (24/6).
Menurut Abi perkembangan fintech yang dinamis menuntut konsultan hukum harus terus mengikuti perkembangan industri ini. Sebab, kondisi tersebut menyebabkan perangkat aturan fintech terus berubah.
“Dalam 5-10 tahun lalu, kita belum kenal industri ini namun dalam waktu singkat sudah jadi bagian masyarakat. Lalu, apa artinya bagi konsultan hukum? Dengan perkembangan signifikan banyak uncertainty dan kebijakan mengambang sehingga ini jadi ruang bagi konsultan hukum agar pelaku usaha dapat kepastian hukum,” jelas Abi.
Menurutnya, salah satu kebutuhan fintech terhadap pasar modal yaitu dalam pemunuhan kebutuhan perizinan. Konsultan hukum berperan memastikan rencana investor tersebut sesuai dengan aturan main di Indonesia. Selain itu, konsultan hukum juga dapat mendampingi pelaku usaha saat berhadapan dengan regulator untuk memperoleh perizinan.
Tren paling penting dicermati saat ini yaitu perusahaan fintech semakin ekspansif kegiatan bisnisnya. Abi menjelaskan perusahaan fintech mengarah pada akusisi, merger, pendanaan hingga penawaran saham publik (initial public offering/IPO). “Sehingga, potensi kerja konsultan hukum sangat besar,” jelasnya.