Berlangganan Pro

Terbaru

KemenPANRB Buka 60.000 Lowongan Formasi Cakim dan Jaksa 2024

KemenPANRB Buka 60.000 Lowongan Formasi Cakim dan Jaksa 2024

Peradi Otto Sodorkan Masukan Bidang Penegakan Hukum ke Prabowo-Gibran

Peradi Otto Sodorkan Masukan Bidang Penegakan Hukum ke Prabowo-Gibran

Michelle Yosefanny: Advokat Harus Memegang Teguh Prinsip Memberikan Pelayanan yang Terbaik dan Menjunjung Etika Profesi

Michelle Yosefanny: Advokat Harus Memegang Teguh Prinsip Memberikan Pelayanan yang Terbaik dan Menjunjung Etika Profesi

Ketua DPR: Tugas Pemerintahan Sebaiknya Dikendalikan Wapres

Jakarta, Hukumonline. Tugas dan wewenang Wakil Presiden (Wapres) hingga kini belum terang. Ketua DPR Akbar Tandjung mengusulkan Wakil Presiden menangani tugas pemerintahan yang bersifat operasional, sedangkan Presiden menangani hal-hal yang strategis.

Andersen Consulting Menang Melawan Arthur Andersen

Jakarta, Hukumonline. Setelah melalui proses pemeriksaan arbitrase selama lebih kurang 32 bulan, akhirnya Andersen Consulting (AC) memenangkan kasusnya melawan Arthur Andersen (AA).

Lagi, Permohonan PKPU Grup Ongko Dikabulkan

Jakarta, Hukumonline. Grup Ongko bisa sedikit bernafas lega. Satu lagi permohonan PKPU Grup Ongko dikabulkan dan memperoleh PKPU selama 45 hari. Bahkan, debitur mengajukan rencana perdamaian dalam jangka 30 tahun.

Tiga Alasan Mengapa Asing Dilarang Masuk ke Multimedia

Setelah dikagetkan oleh ketentuan PP 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, kalangan yang bergerak di bidang internet kembali dibuat kaget dan terheran-heran dengan keluarnya Keppres No.96/2000 yang melarang asing masuk ke dalam jasa informasi multimedia.

Ketua DPA Siap Menerima DPA Dihapus

Jakarta, Hukumonline. Biasanya pejabat takut kalau lembaganya dihapus. Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Ahmad Tirtosudiro justru siap menerima kalau DPA dihapus.

Akbar Tandjung: MPR Tidak Akan Memberikan Catatan Kinerja DPR

DPR menyampaikan laporan tahunan kepada MPR pada Sidang Tahunan MPR. Padahal 500 dari dari sekitar 700 anggota MPR itu adalah anggota DPR. Ini berarti DPR ‘melapor' kinerjanya sendiri kepada DPR. Wajar bila MPR tidak segalak menanggapi laporan Presiden. Dewan sama Dewan, eh MPR, kata Akbar. Berikut wawancara khusus Hukumonline dengan Akbar Tandjung:

Penasehat Hukum Meminta Joko S. Tjandra Dibebaskan

Jakarta, Hukumonline. Penasehat hukum Joko S. Tjandra dalam kasus Bank Bali meminta Joko dibebaskan. Alasannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dianggap memutar balik fakta.

Materi Amandemen Pasal 29 UUD 1945 Bakal Diwarnai Perdebatan

Jakarta, Hukumonline. Materi amandemen Pasal 29 UUD 1945 tentang Agama agaknya bakal diwarnai perdebatan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan melalui voting terhadap materi amandemen UUD 1945 yang telah disiapkan oleh Badan Pekerja (BP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR.

Kesadaran Keamanan Sistem Informasi Masih Rendah

Jakarta, Hukumonline. Peluang bisnis e commerce kian terbuka lebar. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tergiur untuk terjun ke e commerce. Sayangnya, kesadaran mengenai keamanan sistem informasi masih rendah.

Investasi Asing di Multimedia Tidak Perlu Ditakuti

Jakarta, Hukumonline. Larangan bagi asing untuk memiliki saham di perusahaan jasa informasi multimedia dikecam oleh pelaku bisnis on line, kalangan pers, dan pengamat. Mereka menilai kebijakan pemerintah ini merupakan langkah mundur. Pasalnya, investasi asing di multimedia tidak perlu ditakuti.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com