Hukumnya Pekerja Izin Cek Kehamilan di Jam Kerja

PERTANYAAN

Apakah menurut UU Ketenagakerjaan, cek kehamilan ketika jam kerja dan disertai surat keterangan berobat (bukan surat keterangan sakit) termasuk izin yang masih dibayar?

INTISARI JAWABAN

Perlu diketahui apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan maka upah tidak perlu dibayar. Akan tetapi ada pengecualian pengusaha tetap membayar upah pekerja dalam kondisi tertentu.

Lantas, apakah pekerja yang cek kehamilan ketika jam kerja termasuk izin kerja yang masih dibayar?

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Artikel ini merupakan pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Pekerja Tetap Dibayar Jika Izin Periksa Kehamilan? yang ditulis oleh Lezetia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 30 Oktober 2013.

 

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Prinsip No Work No Pay

Sebelumnya perlu Anda ketahui terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, upah tidak dibayar oleh perusahaan apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Akan tetapi terdapat suatu pengecualian pengusaha tetap wajib membayar upah jika:[1]

1. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
2. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
3. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
4. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara;
5. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
6. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
7. pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
8. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
9. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Selanjutnya pada Pasal 81 angka 25 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan pengusaha wajib memberikan waktu istirahat kepada pekerja/buruh, yaitu:[2]

1. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
2. istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu.

 

Jika Pekerja Izin Cek Kehamilan

Berdasarkan dari uraian di atas, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pemeriksaan kehamilan atau cek kehamilan ketika jam kerja dan disertai surat keterangan berobat termasuk izin yang masih dibayar.

Oleh karena itu, apabila dilihat secara normatif, tidak ada keharusan bagi pengusaha untuk membayar jam kerja yang digunakan untuk cek kehamilan. Atas jam kerja tersebut, pengusaha dapat tidak membayar upah pekerja.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pengusaha dapat memberikan izin bagi pekerja/buruh untuk memeriksa kehamilan pada jam kerja. Hal ini tetap bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Perusahaan juga dapat menetapkan sendiri kebijakan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

---

[1] Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)

[2] Pasal 81 angka 25 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 ayat (2) UU Ketenagakerjaan