Jika masih tidak memungkinkan, maka relokasi adalah jalan terakhir. Ini pun harus mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan—baik politik-ekonomi maupun sosial-budaya—dan mengedepankan martabat kemanusiaan.
Setelah itu semua barulah upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dapat dilirik kembali. Hanya dengan cara inilah pembangunan kawasan pesisir Jakarta—juga di mana pun di Indonesia—dapat berkelanjutan. Artinya, pembangunan ini tidak menggendong masalah-masalah yang justru akan menghambat di kemudian hari, bahkan menghancurkan semuanya.
Wallahua’lam bishawab.
*)Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc., Dosen Hukum Adat dan Hukum Administrasi Negara FHUI, Peneliti di Amsterdam Institute for Social Science Research.
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam program Hukumonline University Solution. |