Ada beberapa jenis pertanggungjawaban yang banyak diimplementasikan seperti product liability, vicarious liability atau telah menentukan sejak awal mana saja yang tidak termasuk pertanggungjawaban lawyer. Untuk mengantisipasi lawyer dimintai pertanggungjawaban atas kekeliruan AI-nya, sudah sepatutnya pengembangan etika dan standar pemanfaatan AI dibentuk.
Dekan Fakultas Hukum National University of Singapore (NUS), Prof. Simon Chesterman, mengatakan di samping manfaat AI yang sangat besar seperti membuat pekerjaan lebih efisien, optimalisasi kualitas kerja dan lainnya, namun ketika AI berkembang sedemikian rupa hingga keluar kendali manusia atau disalahgunakan itu yang berbahaya. Artinya, perlu adanya balancing soal regulasi yang mengatur proteksi di samping mendorong agar AI terus berkembang.
Sebaliknya, kalau pemerintah terlalu banyak mengatur soal AI dikhawatirkan manfaat yang akan didapatkan bisa lebih sedikit ketimbang bahaya yang mungkin akan ditemui. Mengingat AI sebagai manusia di abad ini, katanya, tak hanya sekadar berfungsi sebagai mesin pembantu tenaga kerja, namun membantu pekerjaan manusia sekaligus bisa mempermudah bisnis.
“Apa yang dilakukan Singapura, adalah menemukan the middle ground antara mengatur soal consumer protection dan memberikan kebebasan untuk pengembangan AI itu sendiri,” jelasnya.
Begitu halnya dengan pengaturan data pribadi. Singapore Personal Data Protection Commission (PDPC) disebutnya memainkan peranan penting untuk melakukan edukasi bahwa PDP Act 2012 bukan untuk menghambat inovasi melainkan untuk mempertemukan kepentingan bisnis dan consumer needs untuk protect data tentunya dibarengi dengan penegakan hukum yang serius.
Transparansi pemanfaatan data dinilainya menjadi kunci penting balancing antara bisnis dan consumer protection. Transparansi juga menjadi kunci tumbuhnya ecosystem of trust dari konsumen kepada pelaku bisnis.
Kesulitannya, lantaran sophisticated-nya sistem AI yang dikembangkan membuat transparansi menjadi sulit dijangkau. Terlebih transmisi data yang dimanfaatkan AI melibatkan personal data yang begitu besar dan harus bisa dikelola secara bertanggungjawab. Untuk mencapai itu transparansi data apa saja yang dimanfaatkan kepada pengguna tetap harus dilakukan.