Berita> Terbaru

Terbaru

Potensi Hambatan Berlapis Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024
Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak di tahun 2024 dirasa akan sangat berdampak bukan hanya kepada penyelenggara atau pemilih, namun peserta pemilu juga akan menghadapi berbagai masalah, kompleksitas, tantangan, kerumitan yang harus dihadapi.
CR-28
NKHP Law Firm Tandatangani Kerjasama dengan Hukumonline
Hubungan kerjasama ini nantinya bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat awam, teman-teman mahasiswa hukum dan pemerhati hukum.
CR-27
Advokat Diduga Halangi Penyidikan di Kasus LPEI, DPN Peradi Siapkan Tim Bantuan Hukum
DPN Peradi menilai penyidik Kejaksaan Agung terlalu memaksakan penetapan tersangka terhadap advokat itu.
Agus Sahbani
Mahfud MD: Pemerintah Tak Bisa Sewenang-wenang Batalkan Perjanjian Investasi
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur hal tersebut. Perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.
M. Agus Yozami
Sejarah Lambang Keadilan di Indonesia: Dari Themis Hingga Beringin
Sebagai lambang keadilan, Themis memiliki sejarah panjang dan ditafsirkan berbeda-beda. Di Indonesia, Themis digantikan oleh pohon beringin pada tahun 1960.
Tim Hukumonline
Harapan Pemohon Terkait Pelaksanaan Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja
Ada baiknya pemerintah menangguhkan keberlakuan UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, cukup fokus kepada perbaikan UU Cipta Kerja.
CR-28
Pakar Ini Sebut Keberlakuan UU Cipta Kerja Seharusnya Ikut Ditangguhkan
Putusan MK itu seharusnya diartikan UU Cipta Kerja ditangguhkan secara keseluruhan sampai dilakukan perbaikan. Peraturan turunan UU Cipta Kerja yang telah terbit apakah ikut ditangguhkan jika sifatnya strategis dan berdampak luas?
Ady Thea DA
Ahli Usulkan 4 Tahap Setelah Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja
Mulai dari memecah UU Cipta Kerja menjadi beberapa UU sesuai klaster; merevisi UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; segera bentuk badan/lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan; proses perbaikan UU Cipta Kerja harus dilakukan secara keseluruhan.
Ady Thea DA
Lima Urgensi atas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana
Seperti menghemat waktu dan biaya penanganan perkara, hingga menerapkan sistem pembuktian terbalik secara utuh.
Rofiq Hidayat
Gratifikasi Hambat Objektivitas Penyelenggara Negara
KPK senantiasa memberikan bimbingan dan melakukan pembinaan, khususnya terhadap personil UPG di masing-masing instansi demi terciptanya budaya anti gratifikasi di Indonesia dan mewujudkan layanan publik yang bebas suap.
CR-27