#peraturan menteri

KPBU memiliki berbagai manfaat. Seperti dapat mengembangkan penyediaan infrastruktur, mengatasi kete...

Karena berpotensi melanggar hak asasi manusia dan merugikan buruh, terutama buruh level rendah.

Seperti tentang penyelenggaraan kontribusi yang ditetapkan secara nasional, hingga mengatur tentang ...

Atribusi kewenangan Menteri membentuk Peraturan Menteri oleh UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan...

Praktik delegasi dari undang-undang untuk membentuk Peraturan Menteri telah melampaui ketentuan yang...

Jika sistem pemantauan dan evaluasi tersebut berjalan optimal maka arahan Presiden akan dapat diimpl...

Penerbitan PMK ini diharapkan menjadi alat untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan pemegang IUP atau...

Sebaiknya proses revisi melibatkan banyak pemangku kepentingan.