Veri menegaskan sejumlah gagasan itu tidak layak diperdebatkan lagi karena sudah usang. Paling penting soal pembangunan berkelanjutan terkait upaya yang telah dilakukan pemerintah, pengawasan, komitmen, transparansi dan akuntabilitas.
Peneliti PSHK Agil Oktaryal mencatat upaya MPR untuk mengembalikan GBHN sudah bergulir dengan terbitnya Keputusan MPR No.4 Tahun 2014 yang intinya merekomendasikan MPR periode saat ini untuk menyusun sejumlah hal, salah satunya menghidupkan kembali GBHN. Dalam rangka menjalankan rekomendasi itu MPR telah membentuk Badan Pengkajian MPR yang diketuai Bambang Sadono.
Selain menghidupkan GBHN, Agil melihat hasil kajian itu merekomendasikan agar MPR diposisikan kembali sebagai lembaga tertinggi, memiliki kewenangan untuk menerbitkan ketetapan yang mengatur dan memilih presiden. “Ini berbahaya karena melemahkan sistem presidensial dan kembali ke era sistem parlementer,” katanya.