Kandasnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) diputuskan untuk disetujui menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna di pertengahan Desember lalu ternyata mengecewakan banyak pihak. Namun, DPR berjanji bakal mempercepat pembahasan RUU TPKS agar segera dapat disetujui dan disahkan menjadi UU.
“Belakangan banyak sekali terjadi kasus-kasus kekerasan dan hal ini menjadikan DPR RI semakin berkomitmen agar RUU TPKS dapat segera disahkan,” ujar Ketua DPR Puan Maharani melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (30/12/2021).
Puan menegaskan DPR berkomitmen penuh untuk menyelesaikan RUU TPKS. Terlebih, RUU TPKS menjadi kebutuhan masyarakat yang mendesak. Pasalnya, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus terjadi di banyak wilayah. Itu sebabnya menjadi urgen keberadaan RUU TPKS untuk segera dibahas secara maraton agar menjadi payung hukum dalam penanganan kasus kekerasan seksual.
Dia menunjuk satu dari sekian kasus rudapaksa di banyak wilayah. Salah satunya, kasus rudapaksa terhadap anak perempuan berusia 14 tahun di Bandung Jawa Barat. Puan mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut serta menghukum pelaku dengan ganjaran hukuman berat. Meski 3 orang pelaku telah ditangkap namun masih terdapat belasan orang yang terlibat dalam kasus tersebut.
“Perbuatan mereka sangat tidak berperikemanusiaan dan harus dihukum seberat-beratnya,” ujarnya geram. (Baca Juga: Diusulkan RUU PKS Diubah Jadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual)
Anggota Komisi I DPR itu menegaskan DPR berupaya keras RUU TPKS dapat segera disahkan menjadi UU. Menurutnya, pengesahan RUU TPKS menjadi inisiatif DPR hanya persoalan waktu, sehingga RUU TPKS dapat segera dikebut bila adanya kesamaan pandangan dari semua fraksi di parlemen tentang betapa pentingnya aturan tersebut bagi masyarakat.
Dia mengatakan Badan Legislasi (Baleg) telah merampungkan pembahasan di masa sidang sebelumnya. Karenanya di masa sidang berikutnya, DPR bakal mengagendakan RUU TPKS agar dapat masuk dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR. Dengan begitu, tahapannya tinggal melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku. Apalagi RUU TPKS masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 berada di nomor urut 14.
Dia berharap pemerintah cepat memproses Surat Presiden (Surpres) setelah RUU TPKS disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Dengan begitu, pembahasan di tingkat II dapat berjalan lancar. “DPR siap gas penyelesaian RUU TPKS,” politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Senada, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat meminta RUU TPKS di DPR harus segera dipercepat pembahasannya agar segera disahkan menjadi UU untuk merespon maraknya kasus kekerasan seksual. Dia beralasan dari 12 kali kajian dengan para pakar melalui forum diskusi menunjukan perangkat peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum mampu melindungi perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan seksual.
Apalagi, terdapat kecenderungan pelaku kejahatan kekerasan seksual yang terorganisir. Karena itu, diperlukan sistem menyeluruh mencakup pencegahan, perlindungan yang memadai, dan sanksi yang memberi efek jera bagi para pelaku dalam RUU TPKS. Menurutnya, salah satu bentuk kewaspadaan negara terhadap ancaman yang menyasar warganya, dengan menghadirkan peraturan yang mampu mencegah terjadinya ancaman tersebut. “Ini bagian dari bentuk kewaspadaan negara untuk melindungi warganya,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah berharap betul agar RUU TPKS dapat segera dibahas dan disahkan menjadi UU. Pasalnya, RUU TPKS menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat luas. “Masalah payung hukum, kita berharap RUU itu (TPKS,red) segera dibahas dan disahkan. Kalau ada hal yang kontroversi nanti dicari solusi yang baik,” ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.
Menurutnya, adanya perbedaan pandangan tidak kemudian menunda kelanjutan nasib RUU TPKS dalam proses legislasi di DPR. Sebab dengan tertundanya proses legislasi RUU TPKS malah berisiko besar terhadap ketiadaan instrumen khusus dalam penanganan tindak pidana kejahatan kekerasan seksual.
Dia menilai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi fenomena gunung es. Baginya, belakangan banyak terungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak di sejumlah tempat. Namun masih banyak pula kasus yang belum terungkap. Karenanya, perlu dipersiapkan berbagai perangkat aturan dan infrastruktur dengan fokus masalah perlindungan perempuan dan anak.