Jika merujuk kepada Pasal 26 UU JPH, produk yang mengandung bahan-bahan yang diharamkan tidak wajib mengajukan sertifikasi halal. Pelaku usaha hanya berkewajiban mencantumkan keterangan tidak halal.
Pasal 26 (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk. |
Sementara itu terkait RUU SDA yang rencananya akan disahkan pada 2019 nanti, terdapat beberapa catatan dari RUU SDA yang memberatkan pengusaha. Misalnya saja, adanya bank garansi, dan pengelolaan air yang berada di BUMN, BUMD, dan BUMDes. Sejauh ini, Apindo sudah memberikan masukan terhadap RUU SDA.
Hariyadi berharap RUU SDA tidak melahirkan rente baru dalam pengelolaan air. Selain itu, ia menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengelolaan air yang selama ini dimonopoli oleh swasta dinilai tidak fair karena izin pengelolaan air berada di tangan pemerintah.
“Kalau pengelolaannya ngaco, cabut aja izinnya. Kan sudah jelas, jadi menurut saya keputusan yang tidak pas dan menimbulkan nanti kesulitan juga untuk kita karena investasi air cukup tinggi dan jangka panjang. Dan apakah kemampuan negara cukup untuk itu,” pungkasnya.
Baca:
- Simpang Siur Kewajiban Sertifikasi Halal, Tanggung Jawab LPPOM MUI atau BPJPH?
- Dua Pasal “Kritis” dalam RPP Turunan UU Jaminan Produk Halal
- Enam Materi Muatan dalam RUU Sumber Daya Air
Sebelumnya, bilamana kewajiban sertifikasi halal diberlakukan secara keseluruhan, baik terhadap usaha besar maupun UMKM, maka menjadi pertanyaan besar bagaimana skema pembiayaan atas pendaftaran sertifikasi tersebut? Sementara jelas bahwa untuk melakukan uji laboratorium, gaji auditor dan sebagainya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jika usaha besar mungkin masih sanggup untuk membayar, lantas bagaimana dengan UMKM?