Tren Pengaduan ke LAPS SJK Meningkat
Pemateri selanjutnya, Azkya menerangkan kelembagaan LAPS SJK kepada peserta. LAPS SJK adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh Self Regulatory Organizations (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS SJK memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 Desember 2020, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021.
Sebagai satu-satunya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan yang memperoleh izin operasional dari OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang Fintech.
“Setelah terbentuknya LAPS SJK keenam lembaga tersebut dibubarkan. LAPS SJK berdiri karena OJK dan sektor jasa keuangan menganggap bahwa semakin kompleksnya permasalahan baik pada produk yang bersifat hybrid dan memudahkan penyelesaian sengketanya,” ungkap Azkya.
Setelah tiga tahun beroperasi LAPS SJK telah menerima dan menangani 5071 Pengaduan per 19 Oktober 2023. Pengaduan ini berasal dari kanal Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 4.940 pengaduan dan dari kanal Non-APPK atau masyarakat yang datang sendiri (walk-in) atau mengirim surat langsung ke LAPS SJK sebanyak 131 pengaduan.
Tren pengaduan yang diterima LAPS SJK terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 1.348 pengaduan (2021), 1.801 pengaduan (2022), dan 1.922 pengaduan (2023). Dari seluruh pengaduan tersebut, terdapat 47 pengaduan yang bersifat komersial untuk layanan Arbitrase. Jumlah Pengaduan masih dalam tren naik, meski tak bisa diprediksi sepenuhnya, kenaikan bisa sekitar 20 hingga lebih dari 30 persen.
Dari data LAPS SJK, pengaduan masih didominasi dari sektor Perbankan dan IKNB. Secara kumulatif lima besar sektor jasa keuangan yang paling banyak diadukan adalah sektor perbankan dengan 2.329 pengaduan, Fintech P2P 1.045 pengaduan, Pembiayaan 922 pengaduan, Asuransi 661 Pengaduan, dan Pasar Modal 64 Pengaduan.
Sementara dari jenis produk yang diadukan, terbanyak adalah produk Fintech P2P berupa Pinjaman Online Multiguna dengan 753 pengaduan, selanjutnya kartu kredit 388 Pengaduan, Kredit Pemilikan Rumah atau KPR 322 pengaduan, produk tabungan 318 pengaduan dan pembiayaan multiguna 285 pengaduan.