Kebijakan Pangan Nasional Masih Dikritik
Berita

Kebijakan Pangan Nasional Masih Dikritik

“Yang diuntungkan adalah importir. Ini permainan pelaku kartel itu.”

FNH/RFQ/FAT
Bacaan 2 Menit

“Kita sering berhadapan dengan empat Kementerian itu yang berkonspirasi atau bersekongkol membuat regulasi tanpa dibicarakan dengan dunia usaha Kadin, tiba-tiba sudah ada kebijakan dikeluarkan. Begitu ribut baru Pemerintah panik,” ungkapnya.

Model kebijakan ini dinilai cenderung hanya mempertahankan kepentingan tertentu atau bahkan kepentingan kartel atau pejabat pemerintah. Pasalnya, tak jarang pejabat pemerintah juga bertindak sebagai pengusaha dan hal ini sangat disayangkan.

Agar hal ini tak lagi berulang tiap tahun, Ia meminta DPR sebagai lembaga legislatif perlu memberikan hukuman kepada setiap Kementerian yang terkait dengan mengurangi anggaran, jika tak becus mengurusi pangan. Belum lagi disparitas harga pangan yang tingi antara daerah perbatasan dan daerah lainnya belum juga terpecahkan oleh pemerintah.

Berangkat dari persoalan ini, Natsir meminta pemerintah untuk menyerahkan pengaturan kebutuhan impor pangan kepada daerah masing-masing. Pasalnya, Kementerian terkesan tak peduli atas persoalan pangan dengan saling melempar tanggung jawab.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Firman Soebagyo menilai pemerintah tak memiliki strategi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Buktinya saban tahun selalu saja ada cerita kenaikan harga bahan pangan. “Pemerintah harus konsolidasi lintas sektor tentang kebutuhan bahan pokok strategis,” kata Firman.

Sebagai komoditi pangan yang menjadi pimadona ibu rumah tangga, kenaikan harga bawang yang melambung tinggi membuat para iu rumah tangga panik. Persoalannya, kata Firman, tingginya kebutuhan bawang merah tidak dibarengi ketersediaan stok yang memadai. Situasi ini lantas dimanfaatkan para importir bawang untuk mengendalikan stok bawang merah.

Kebijakan impor yang tidak jelas dari pemerintah juga menjadi pemicu dalam menciptakan carut-marut harga bawang di pasaran. Hal tersebut terbukti dengan kebjakan pemerintah yang memberikan kemudahan kepada para importir dengan membebaskan bea masuk. Alasannya, kebijakan tersebut guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Yang diuntungkan adalah importir. Ini permainan pelaku kartel itu,” ujarnya.

Tags:

Berita Terkait