Pria biasa disapa Bamsoet itu meminta pemerintah agar lebih memperkuat kebijakan serta program-program terkait pengendalian pandemi Covid-19, khususnya fokus pada program vaksinasi Covid-19. Terutama memprioritaskan vaksin dosis ketiga atau booster yang sangat dinanti masyarakat. Bahkan dosis ketiga dinilai penting untuk memperkuat kekebalan kelompok di masyarakat. Pasalnya, vaksinasi dipandang dapat menjaga situasi epidemiologi lebih terkendali.
Tak hanya itu, mantan Ketua DPR periode 2014-2019 itu berpendapat, pemerintah dan Satgas Penanganan Covid-19 agar terus optimis dalam menangani dan mengendalikan pandemi Covid-19 di Tanah Air. Selain itu terus meningkatkan kerja sama dengan para ahli atau pakar dalam membuat inovasi atau terobosan baru di sektor kesehatan.
Seperti memproduksi vaksin baru yang lebih mudah digunakan dan lebih baik efikasinya, hingga mengembangkan cara diagnosis yang lebih cepat dan lebih nyaman dalam pengambilan sampelnya. Menurutnya, dengan merujuk pengalaman dan tantangan berat periode 2020 dan 2021, seluruh pihak terkait dapat meningkatkan kolaborasi dan kerja samanya bersama pemerintah.
“Mengingat, Indonesia yang memegang Presiden G-20 dan jelas memiliki peran amat besar untuk memimpin tata ulang arsitektur kesehatan global,” katanya.
Perlu diketahui, penerbitan Keppres 24 Tahun 2021 tersebut merujuk pada pertimbangan WHO bahwa pandemi dan penyebaran Covid-19 sebagai global pandemic sejak 11 Maret 2020. Kemudian kondisi tersebut ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 serta Bencana Non Alam.
Hal tersebiut dituangkan dalam Keppres No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Hingga kini bencana non alam tersebut belum berakhir dan berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial yang luas di Indonesia.
Tak hanya itu, merujuk pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU-XVlll/2020 yang mengamanatkan pentingnya pernyataan dari Presiden atas status faktual pandemi Covid-19 di Indonesia di masa mendatang. Karenanya, perlu diberikan kepastian hukum mengenai belum berakhirnya pandemi Covid-19 di Indonesia.