Menjadi seorang advokat terikat dengan tanggung jawab untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan kode etik profesi. Seorang advokat harus memiliki integritas dalam menjalankan profesinya sehingga dapat berpraktik dengan benar serta tidak melanggar hukum dan kode etik profesi. Peran asosiasi profesi dalam mengatur dan mengawasi menjadi hal penting untuk terus diperkuat sehingga dapat membentuk serta memperkuat integritas advokat.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam dalam webinar sesi ketiga “Virtual Program Exchange for Indonesian Bar Associations to Strengthen Understanding of Bar Association In Improving the Rule of Law and Access to Justice for Vulnerable Population”, Rabu (4/8). Dalam acara tersebut, materi disampaikan Director, Regulatory Department, The Law Society of Singapore, K Gopalan, Assistant Director, Regulatory Department, The Law Society of Singapore, Anamika Bagchi dan Assistant Director, Compliance Department, The Law Society of Singapore, Rejini Raman.
Anamika Bagchi menyampaikan ada berbagai contoh sehubungan pengaduan klien karena ketidakmampuan pelayanan advokat. Contohnya seperti kegagalan advokat memberi pelayanan hukum secara maksimal, kegagalan menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tenggat waktu, kegagalan menginformasikan perkembangan kasus pada klien hingga kegagalan dalam menjelaskan tarif layanan hukum advokat. (Baca: Ini Kebijakan The Law Society of Singapore dalam Menghadapi Pandemi)
Anamika menjelaskan penyelesaian pengaduan atas persoalan tersebut, The Law Society of Singapore mengarahkan kepada advokat untuk memperbaiki segala bentuk kesalahan, kelalaian serta kekurangan lainnya. “Advokat diarahkan untuk membayarkan kompensasi kepada klien yang telah disesuaikan. Advokat diarahkan untuk mengambil tindakan lain sesuai kebutuhan klien sebagaimana ditentukan dewan,” jelas Anamika.
Regulatory Department The Law Society of Singapore juga dapat bertindak melakukan berbagai intervensi terhadap pengaduan atas advokat. Berbagai tindakan intervensi tersebut seperti membuat rekomendasi kepada dewan, pembekuan rekening bank, mendapatkan dokumen dari berbagai pihak untuk kepentingan pemeriksaan serta memberi informasi yang dapat membantu pengungkapan tindak pidana kepada pengawas terkait.
Sementara, K Gopalan menjelaskan sebagai asosiasi profesi advokat di Singapura, The Law Society of Singapore memiliki Regulatory Department yang berfungsi membantu dewan asosiasi mengelola proses pengaduan seperti permasalahan pelanggaran profesi dan ketidakmampuan pelayanan advokat. Selain itu, Regulatory Department juga dapat mengintervensi para advokat dan kantor hukum.
Beberapa contoh bentuk pelanggaran profesi yang pernah diterima The Law Society of Singapore seperti kegagalan advokat memberi layanan hukum yang terbaik bagi klien, menjaga kerahasiaan klien. Selain itu, terdapat juga persoalan kegagalan advokat memperlakukan pengacara lain dengan hormat dan mematuhi aturan khusus yang ditetapkan dalam profesi hukum
“Terdapat bentuk pelanggaran lebih serius termasuk ketidakjujuran, penyelewangan dana dan menjadi pelaku tindak pidana,” jelas Gopal dalam paparannya.
Sumber: Materi K Gopalan
Dalam prosesnya, kata Gopalan, Regulatory Department terlebih dahulu memeriksa pengaduan yang disampaikan klien atas advokat tersebut. Kemudian, advokat yang diadukan tersebut akan dibawa ke dalam suatu panel untuk dimintai penjelasannya atas persoalan tersebut. Lalu, advokat tersebut akan dibawa ke pemeriksaan selanjutnya yang dihadiri Komite Pemeriksa. Jika terbukti terjadi pelanggaran maka pemeriksaan juga dilakukan di pengadilan disiplin hingga persidangan yang terdiri dari tiga hakim.
Sanksi pun dapat diberikan beragam sesuai dengan tingkatan pelanggarannya. Terdapat sanksi hanya berupa peringatan dan teguran atau denda SGD $10 ribu pada tahap ringan. Jika pelanggaran tersebut tahap sedang maka terdapat sanksi denda SGD $20 ribu. Apabila terdapat bentuk pelanggaran berat maka dikenakan sanksi pencabutan izin praktik hingga denda SGD $100 ribu.