Berlangganan Pro

Edisi Khusus: Tren Perkara Kepailitan dan PKPU 2023

20 Desember 2023

Tren Perkara Kepailitan dan PKPU 2023

Tren permohonan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di lima pengadilan niaga mengalami peningkatan. Berdasarkan riset Hukumonline, sepanjang Januari-November 2023 jumlah perkara PKPU yang masuk di lima pengadilan niaga bertambah 110 perkara dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Sedangkan untuk perkara kepailitan menurun. Sejumlah kalangan menilai jumlah perkara PKPU dan kepailitan saat ini merupakan buntut dari pandemi Covid-19, di mana tahun 2021 menjadi rekor tertinggi dalam Sejarah Indonesia. Untuk edisi khusus kali ini, Hukumonline menyajikan sejumlah artikel mengenai Tren Perkara Kepailitan dan PKPU 2023. Dalam artikel diulas sejumlah pandangan dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah, asosiasi, praktisi, akademisi, dan pelaku usaha. Selamat membaca.

Tren Perkara Kepailitan dan PKPU 2023 — Hukumonline

Kepailitan dan PKPU Masih Menjadi Momok Menakutkan Pelaku Usaha

Kepailitan dan PKPU Masih Menjadi Momok Menakutkan Pelaku Usaha

Sejak pendemi banyak Perusahaan yang masih belum kembali normal sehingga berujung pada kepailitan dan PKPU. Di sisi lain, APINDO melihat mekanisme PKPU terlalu mudah sehingga semua orang bisa dengan mudah mengajukannya.

Memprediksi Tren Permohonan PKPU di Tahun 2024

Memprediksi Tren Permohonan PKPU di Tahun 2024

PKPU tahun depan lebih disebabkan karena perusahaan belum sampai pada titik mampu membayar tagihan meskipun secara bisnis sudah mengalami perbaikan setelah dilanda covid-19, namun hal itu juga sejalan dengan sumber pendanaan yang diprediksi akan rebound.

Fitri Novia Heriani

Ada Pergeseran Penggunaan Instrumen Kepailitan di Balik Naiknya Tren Perkara PKPU

Ada Pergeseran Penggunaan Instrumen Kepailitan di Balik Naiknya Tren Perkara PKPU

Seharusnya PKPU menjadi ranah bilateral antara kreditur dan debitur untuk menyelesaikan masalah utang piutang, bukan ranah anniversarial. Namun tren yang terjadi sekarang ada pergeseran penggunaan instrumen kepailitan yang seharusnya menjadi mekanisme penagihan utang menjadi hal lain, termasuk untuk mengganggu debitur.

Urgensi Revisi UU Kepailitan di Tengah Melonjaknya Perkara PKPU

Urgensi Revisi UU Kepailitan di Tengah Melonjaknya Perkara PKPU

Tren perkara PKPU saat ini tidak lepas dari imbas Covid-19 di tahun 2021, di mana perkara PKPU yang masuk ke pengadilan niaga ketika itu bisa dibilang tertinggi dalam sejarah Indonesia.

M. Agus Yozami/Ferinda K Fachri

Melihat Tren Perkara PKPU dan Kepailitan Jelang Akhir 2023

Melihat Tren Perkara PKPU dan Kepailitan Jelang Akhir 2023

Sepanjang Januari-November 2023 jumlah perkara PKPU yang masuk di lima pengadilan niaga bertambah 110 perkara dari tahun sebelumnya di periode yang sama. Sedangkan untuk perkara kepailitan menurun.

Tags:

#pkpu #kepailitan #pengadilan niaga #kurator

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com