Menurut Zenzi, jalan terbaik dari aksi penyelamatan iklim dengan cara mengakui, menghormati dan melindungi hak, nilai dan praktik-praktik yang dilakukan rakyat dalam menjaga hutannya. Dia menilai, negara harus berani memaksa korporasi untuk bertanggung jawab atas kerusakan dan kontribusinya terhadap krisis iklim disertai memulihkan kerusakan yang telah mereka lakukan. Bahkan, negara harus berani mengoreksi dan mengubah kebijakan yang meletakan investasi sebagai tujuan utama di atas keselamatan rakyat dan lingkungan hidup.
Terhadap dorongan itu, Walhi pun telah menggelar aksi menuntut keadilan iklim dan perlawanan atas sikap dan pilihan pemerintah yang tidak berpihak pada keselamatan rakyat, khususnya di sektor lingkungan hidup dengan menjamin adanya solusi berdasarkan keadilan iklim. Aksi ini merupakan bagian dari aksi global untuk menuntut keadilan iklim dan aksi perlawanan atas sikap dan pilihan pengurus negara yang tidak berpihak pada keselamatan rakyat dan lingkungan hidup dengan menjamin adanya solusi berdasarkan keadilan iklim.
“Aksi nasional Ini juga dilakukan serentak oleh Eksekutif Daerah WALHI di 28 provinsi di Indonesia selama dua hari, 5-6 November 2021,” katanya.
Terpisah, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengatakan dalam COP 26 di Glasgow Inggris mengatakan paviliun Indonesia dalam hajatan besar itu mengambil tema “Indonesia Forest and Other Use (FoLU) Net Carbon Sink 2030” (penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya). Menurutnya, paviliun Indonesia berfungsi sebagai soft diplomacy bersamaan dengan hard diplomacy meja perundingan di gelaran COP- 26 UNFCCC, Glasgow.
Menurutnya, soft diplomacy di paviliun Indonesia menyuarakan tindakan, strategi, dan inovasi Indonesia kepada dunia internasional berupa aksi-aksi iklim Indonesia dalam mencegah peningkatan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius. Melalui paviliun Indonesia bakal disebarkan informasi yang konstruktif dan integratif tentang program pengendalian perubahan iklim oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk menjabarkannya dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat global.
“Penyelenggaraan paviliun Indonesia ini disebutnya juga dalam rangka membuka peluang bagi para pihak dalam lingkup global untuk menggali ide, peluang, dan jejaring upaya penguatan perubahan iklim di Indonesia,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman KLH.
Dia melanjutkan Indonesia telah membuktikan komitmen nyatanya dalam pengendalian perubahan iklim. Sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bisa menekan angka deforestasi ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Bahkan, kata Alue, Indonesia telah merehabilitasi 3 juta hektar lahan kritis pada 2010-2019.
Untuk itu, dalam gelaran COP 26 Indonesia meningkatkan ambisi iklimnya dengan targetkan Net Sink Carbon untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya tahun 2030 dan “Net Zero” di tahun 2060 atau lebih cepat. “Indonesia siap untuk mengambil tindakan lebih jauh dan lebih berani untuk bumi kita,” harapnya.