Pasal 336 KUHP tentang Pengancaman Pembunuhan

PERTANYAAN

Apa bunyi Pasal 336 KUHP? Apakah Pasal 336 KUHP mengatur tentang pengancaman pembunuhan? Jika benar, apa unsur-unsur Pasal 336 KUHP?

INTISARI JAWABAN

Dalam KUHP lama, tindak pidana pengancaman pembunuhan diatur dalam Pasal 336. Sedangkan dalam UU 1/2023 tentang KUHP baru, tindak pidana pengancaman pembunuhan diatur dalam Pasal 449.

Lantas, apa ancaman pidana bagi pelaku pengancaman pembunuhan? Bagaimana bunyi Pasal 336 KUHP dan Pasal 449 UU 1/2023 selengkapnya?

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

 

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Isi Pasal 336 KUHP

Pada dasarnya, seseorang yang melakukan pengancaman pembunuhan dapat dihukum berdasarkan Pasal 336 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku.

Berikut adalah bunyi Pasal 336 KUHP:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.
2. Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun.

 

Unsur-unsur Pasal 336 KUHP

Dari bunyi Pasal 336 ayat (1) KUHP di atas, setidaknya terdapat beberapa unsur sebagai berikut:[1]

1. barang siapa;
2. mengancam dengan kekerasan di muka umum dengan memakai kekuatan bersama-sama kepada orang atau barang;
3. dengan sesuatu kejahatan yang mendatangkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang;
4. dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan (perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan);
5. dengan suatu kejahatan terhadap jiwa orang;
6. dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

Dari unsur-unsur tersebut, dapat kami simpulkan bahwa selain tindakan pengancaman pembunuhan, ancaman juga dapat berupa kekerasan terhadap orang atau barang yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

 

Bunyi Pasal 449 UU 1/2023

Selain diatur dalam KUHP lama, tindak pidana pengancaman pembunuhan diatur dalam Pasal 449 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yaitu tahun 2026, sebagai berikut:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta[3], Setiap Orang yang mengancam dengan:

1. Kekerasan secara terang terangan dengan tenaga bersama yang dilakukan terhadap orang atau barang;
2. suatu Tindak Pidana yang mengakibatkan bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang;
3. perkosaan atau dengan perbuatan cabul;
4. suatu Tindak Pidana terhadap nyawa orang;
5. penganiayaan berat; atau
6. pembakaran.

 

2. Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.[4]

Adapun menurut Penjelasan Pasal 449 ayat (1) UU 1/2023, tindak pidana dalam ketentuan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan yang menyangkut perampasan kemerdekaan. Pemerasan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai bentuk ancaman.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

 

Referensi:

Muchamad Iksan. Kebijakan Penal dalam Perlindungan Saksi Perkara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, 2011.

---

[1] Muchamad Iksan. Kebijakan Penal dalam Perlindungan Saksi Perkara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14, No. 1, 2011, hal. 113.

[2] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[3] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023

[4] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023